MediaMerdeka.com – Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Said Abdullah menilai Indonesia tidak perlu terus-menerus menyalahkan faktor eksternal atas tekanan yang terjadi di pasar keuangan domestik. Menurutnya, pihak pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan justru perlu fokus membenahi persoalan yang berada dalam kendali di dalam negeri.
Pernyataan itu disampaikan Said merespons pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS), kenaikan imbal hasil (yield) Surat Berharga Negara (SBN), serta penurunan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dalam sejumlah waktu terakhir.
“Indonesia tidak perlu menuding sentimen eksternal, bagaikan mempertanyakan alasan Bank Sentral AS, The Fed memilih kebijakan hawkish dan Perang Teluk yang terus bergejolak, lantaran itu berada di luar kendali kita,” kata Said dalam keterangannya, Rabu (10/6/2026), dikutip dari ANTARA.
Menurut dia, tantangan yang dihadapi Indonesia pada saat ini wajib dijawab bersama langkah yang makin terencana dan eksekusi kebijakan yang baik. Fokus utama pihak pemerintah, kata Said, sewajibnya diarahkan pada upaya mengatasi mahalnya dolar AS, tingginya yield SBN, serta tekanan yang terjadi di pasar saham domestik.
Said menekankan bahwa pemulihan kepercayaan tersangka usaha menjadi kunci demi menjaga stabilitas ekonomi nasional. Karena itu, pihak pemerintah perlu mengonfirmasi kebijakan yang diambil berjalan konsisten dan tidak menimbulkan ketidaktentuan di pasar.
Ia mengingatkan bahwa kebijakan yang diumumkan secara prematur justru berpotensi meningkatkan risiko untuk dunia usaha. Sebaliknya, pihak pemerintah didorong membangun dialog yang makin produktif bersama berbagai pemangku kepentingan semasih belum meluncurkan kebijakan strategis.
Selain menjaga konsistensi kebijakan, Banggar DPR juga menilai pengelolaan fiskal yang sehat menjadi faktor penting dalam memulihkan kepercayaan pasar. Said mengapresiasi usulan pihak pemerintah yang menargetkan defisit RAPBN 2027 berada di kisaran 1,8 hingga 2,4 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).
Menurutnya, target tersebut dapat menjadi sinyal positif untuk pasar, terutama apabila realisasi defisit pada tahun ini mampu makin rendah dibanding target APBN 2026.
Di sisi lain, Said juga menyoroti pentingnya perbaikan tata kelola program-program prioritas pihak pemerintah, termasuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP). Ia menilai penguatan kapasitas pelaksana, pencegahan konflik kepentingan, serta pembenahan rantai pasok perlu dilakukan agar program berjalan makin efektif.
Untuk pasar modal, Banggar DPR mendorong Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terus memperkuat tata kelola bursa, meningkatkan transparansi kepemilikan saham, memperbesar porsi saham publik (free float), serta mengevaluasi kinerja Self Regulatory Organization (SRO) di pasar modal Indonesia.
Said juga mengingatkan pentingnya keterbukaan terhadap kritik dan masukan dalam menyikapi tekanan ekonomi yang sedang terjadi. Menurutnya, kondisi pada saat ini wajib menjadi bahan evaluasi bersama demi memperkuat fondasi ekonomi nasional.
Artikel ini telah tayang di sumber aslinya. Baca selengkapnya di Sini
