MediaMerdeka.com – Menteri Perdagangan Budi Santoso buka suara terkait polemik penutupan puluhan gerai Alfamart di Kabupaten Lombok Tengah, yang belakangan memicu pemutusan hubungan kerja (PHK) dan aksi demonstrasi dari para pegawai terdampak.
Budi menyebut informasi sementara yang diterima Keaparatur negara kementerianan Perdagangan mengarah pada persoalan perizinan di tingkat pihak pemerintah daerah. Menurutnya, izin pendirian minimarket memang menjadi kewenangan pemda berakibat seluruh proses wajib mengikuti aturan yang berlaku di masing-masing wilayah.
“Kalau minimarket itu izinnya pihak pemerintah daerah,” ujar Budi di Kantor Kemendag, Jakarta, Senin (25/5/2026).
Ia mengimbuhkan pihaknya telah mengimbau jajaran Direktorat Jenderal terkait demi menelusuri makin jauh penyebab penutupan puluhan gerai tersebut. Saat ini, Kemendag masih menjalankan pengecekan detail mengenai persoalan yang terjadi di lapangan.
Menurut Budi, pendirian minimarket tidak dapat dilakukan secara bebas lantaran wajib menyesuaikan ketentuan tata ruang daerah. Ia menegaskan setiap usaha wajib mematuhi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) maupun Rencana Detail Tata Ruang (RDTR).
“Kalau mau mendirikan minimarket itu wajib sesuai RTRW dan RDTR,” katanya.
Meski demikian, Budi mengaku masih belum memperoleh laporan lengkap mengenai aspek yang menjadi pemicu penutupan gerai di Lombok Tengah. Namun, ia mengonfirmasi informasi awal yang diterima keaparatur negara kementerianannya masih berkaitan bersama izin usaha daerah.
Ia juga membantah adanya isu lain di balik penutupan toko modern tersebut. Menurut dia, hingga pada saat ini pihak pemerintah masih belum menemukan indikasi persoalan di luar aspek perizinan.
Semasih belumnya, penutupan puluhan gerai Alfamart di Lombok Tengah menjadi sorotan publik setelah para pekerja terdampak PHK menggelar aksi demonstrasi. Kasus itu turut memicu berbagai spekulasi di media sosial mengenai penyebab ditutupnya toko-toko modern tersebut.
Artikel ini telah tayang di sumber aslinya. Baca selengkapnya di Sini
