MediaMerdeka.com – Pemerintah menargetkan pembangunan kawasan budi daya perikanan tematik di 40.000 desa hingga 2029. Program tersebut disiapkan demi memperkuat produksi perikanan nasional sekaligus mendukung target swasembada protein.
Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan (Zulhas), menyebutkan pembangunan desa budi daya perikanan menjadi salah satu program yang dibahas dalam rapat koordinasi lintas keaparatur negara kementerianan.
“Yang kedua, akan dibangun budi daya tematik 40.000 desa. Ya, itu pekerjaan amat besar juga. Tidak kalah bersama Koperasi Desa Merah Putih tuh, besar sekali ya,” kata Zulhas di Kantor Keaparatur negara kementerianan Kelautan dan Perikanan (KKP), Jakarta, Selasa (21/7/2026).
Menurut dia, target pembangunan kawasan budi daya perikanan tersebut akan dilaksanakan secara bertahap hingga 2029.
“Kalau desa tematik, targetnya 40.000, tapi sampai tahun 2029,” ujarnya.
Zulhas menerangkan, program budi daya perikanan tematik berbeda bersama Kampung Nelayan Merah Putih. Program tersebut akan dikembangkan di wilayah daratan dan diterapkan di setiap desa sesuai bersama potensi yang dimiliki.
“Ini darat, lain lagi ini. Darat, ya, darat. Agar kita itu tadi, mandiri, swasembada ikan, protein, dan kita menjadi jadi kekuatan eksportir terbesar,” ucapnya.
Ia mencontohkan, Indonesia pada saat ini masih masih belum mampu memenuhi sejumlah permintaan pasar ekspor lantaran keterbatasan kapasitas budi daya.
“Begini contohnya ya. Jemaah haji kita 200 ribu makin. Arab mau pesan ikan patin, kita nggak dapat cukupi. Nggak dapat. Kita barangkali dapat nyuplai 10 ton, telah, gitu. Karena kita nggak ada, budi dayanya di mana? Ya, nah bila kita punya bagaikan itu tergantung permintaan orang kan mau ikan apa, ah, kita tinggal siapin bibitnya. Gitu,” beber Zulhas.
Menurut dia, jenis ikan yang akan dikembangkan dalam program tersebut akan disesuaikan bersama kebutuhan pasar. Pemerintah nantinya akan menyiapkan bibit melalui jajaran teknis di Keaparatur negara kementerianan Kelautan dan Perikanan.
“Ikannya macam-macam. Nanti tergantung dirjen-dirjen yang akan siapin bibitnya,” ujar Zulhas.
Ia menyebut, pelaksanaan program tersebut membutuhkan koordinasi lintas keaparatur negara kementerianan dan lembaga lantaran mencakup penyediaan lahan, infrastruktur listrik, pengembangan sumber daya manusia, hingga dukungan pihak pemerintah daerah.
“Oleh lantaran itu perlu persiapan, perlu sosialisasi, perlu koordinasi antar keaparatur negara kementerianan/Lembaga,” katanya.
Ia mengimbuhkan, ini menyangkut Keaparatur negara kementerianan Dalam Negeri, menyangkut apa namanya, SDM, menyangkut listrik, dan lain-lain sebagainya ya.
More Read
“Menyangkut lahan ya, menyangkut Menteri Desa gitu. Ini perlu dikoordinasi, berakibat ini kita kawal betul agar sukses bagaikan kita mengawal program-program yang lain,” pungkas Zulhas.
Artikel ini telah tayang di sumber aslinya. Baca selengkapnya di Sini
