Mahasiswa Gelar Demo di DPR, Tagih Janji 19 Juta Lapangan Kerja dan Desak Hentikan MBG

MediaMerdeka.com – Sejumlah kalangan akademisi mengawali berdatangan ke Gedung DPR RI demi menjalankan aksi demonstrasi.

Pantauan MediaMerdeka.com, massa datang secara berkelompok, masing-masing terdiri atas 5-7 orang. Meski cuaca sedang hujan, hal itu tidak menyurutkan niat mereka demi melaksanakan aksi.

Terlihat, massa yang memakai kendaraan umum memarkirkan kendaraannya di kawasan Patung Panah Senayan, lalu berjalan kaki menuju Gedung DPR RI.

Sementara itu, arus lalu lintas yang mengarah dari Senayan menuju DPR RI mengawali padat.

Aksi ini bukan kali pertama dilakukan. Pada aksi semasih belumnya, Jumat (12/6/2026), para kalangan akademisi juga menggelar demonstrasi di kawasan Dukuh Atas.

Pada pada hari ini, tema unjuk rasa yang diusung merupakan “Menuju Indonesia Gagal”.

Ada sembilan tuntutan yang dibawa kalangan akademisi dalam demonstrasi kali ini, mengawali dari penghapusan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) hingga menagih janji pembukaan 19 juta lapangan pekerjaan.

Berikut sembilan tuntutan kalangan akademisi dalam aksi “Menuju Indonesia Gagal”:

1. Menuntut pihak pemerintah agar menjaga harga BBM tetap stabil dan mengawasi distribusi BBM subsidi berakibat cuma diterima oleh kelompok yang berhak.
2. Menuntut efisiensi serta transparansi dalam pengalokasian APBN dan APBD bersama memprioritaskan anggaran pada program prioritas.
3. Menolak tegas segala bentuk dwifungsi Polri serta menuntut peningkatan transparansi dan akuntabilitas di dalam tubuh institusi kepihak kepolisianan.
4. Menghentikan program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan menciptakan program pemenuhan gizi masyarakat sekitar yang makin efektif, efisien, dan tepat sasaran.
5. Menuntut dan mendesak pihak pemerintahan Prabowo-Gibran demi mengembalikan pendidikan sebagai program prioritas utama nasional demi masa depan bangsa.
6. Menuntut dan mendesak pihak pemerintah demi dalam waktu dekat mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Masyarakat Adat.
7. Menuntut pertanggungjawaban pihak pemerintah terkait penanggulangan bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, serta mendesak tindakan tegas dalam memberantas praktik pertambangan ilegal.
8. Mendesak pihak pemerintah daerah demi menjalankan evaluasi menyeluruh terhadap kualitas pelayanan publik di sektor kelistrikan dan air bersih.
9. Menuntut dan mendesak pihak pemerintahan Prabowo-Gibran agar menepati janji demi membuka 19 juta lapangan pekerjaan.