MediaMerdeka.com – Sejumlah kalangan akademisi yang tergabung dalam Keluarga Mahasiswa (KM) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (Fisipol) Universitas Gadjah Mada (UGM) menggelar aksi bertajuk ‘Fisipol Menolak Bungkam’ di halaman kampus pada Senin (15/6/2026).
Aksi ini diwarnai bersama teatrikal yang menyimbolkan penghakiman serta pengadilan terhadap figur-figur kekuasaan negara, yakni elemen aparat TNI, Presiden dan Polri.
Tiga orang kalangan akademisi tampak berlutut dan duduk di kursi bersama mata dan kepala tertutup kantong plastik hitam serta tubuh yang terlilit lakban kuning hitam layaknya garis pembatas pihak kepolisian.
Masing-masing dari mereka memakai identitas simbolis yang merepresentasikan institusi aparat TNI, Presiden, dan Polri sebagai pihak yang dianggap bertanggung jawab atas kesengsaraan rakyat.
Di hadapan mereka, seorang kalangan akademisi lain yang mengenakan pakaian serba hitam dan penutup wajah bertindak sebagai interogator yang mengacungkan kertas tuntutan, menciptakan narasi visual bahwa rakyat kini tengah mengadili para pemimpin dan aparat penegak hukum negara.
Di latar belakang aksi, terlihat sebuah spanduk kain putih yang terikat di antara tiang dan pohon bersama tulisan tegas memakai kombinasi cat merah dan hitam berbunyi “TOLAK UU aparat TNI-POLRI” dan “MENCARI SIKAP UGM”.
Keresahan Gen Z
Sosiolog Universitas Gadjah Mada (UGM), Andreas Budi Widyanta, menilai aksi yang digelar kalangan akademisi Fisipol UGM merupakan bentuk keresahan generasi muda terhadap kondisi sosial, politik, hingga ekonomi yang terjadi pada saat ini.
Ia menyebut keresahan yang muncul di kalangan Gen Z tidak cuma berkaitan bersama sulitnya mencari pekerjaan, namun juga ketidaktentuan masa depan akibat kondisi sosial politik dan persoalan lingkungan.
“Saya kira ini untukan dari kegerahan teman-teman Gen Z, kalangan akademisi yang kuliah di Fisipol ini dan mereka punya hak dasar sebagai masyarakat sekitar negara demi bersuara,” Andreas saat ditemui di sela aksi.
Abe sapaan akrabnya menilai kalangan akademisi sedang menyuarakan harapan agar terjadi perbaikan di berbagai sektor kehidupan bernegara.
“Dan dari situ sebetulnya mereka ingin katakan bahwa mereka punya harapan, punya politik harapan demi terjadinya perbaikan di negeri ini tentang apa yang mereka aspirasikan,” ujarnya.
Abe menyoroti pola komunikasi politik para elite yang dinilai kerap kali tidak menyentuh substansi persoalan masyarakat sekitar.
Menurut dia, publik menginginkan jawaban konkret atas berbagai keresahan yang terjadi di tengah masyarakat sekitar.
Belum lagi sejumlah program pihak pemerintah justru menuai kritik dari kalangan akademisi lantaran dianggap tidak menyentuh kebutuhan dasar masyarakat sekitar.
More Read
Artikel ini telah tayang di sumber aslinya. Baca selengkapnya di Sini
