Mendagri Tito: Mayoritas Wilayah Terdampak Banjir di Sumatera Berangsur Normal

MediaMerdeka.com – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian selaku Ketua Satuan Tugas (Kasatgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Pascabencana Sumatera menyampaikan, pemulihan wilayah terdampak banjir di Pulau Sumatera terus memperlihatkan perkembangan positif. Berdasarkan data per 24 Mei 2026, mayoritas daerah terdampak di tiga provinsi kini telah berangsur normal.

Tito menerangkan, capaian tersebut merupakan hasil kerja bersama antara pihak pemerintah pusat dan pihak pemerintah daerah sejak masa darurat, tanggap darurat, hingga masa transisi menuju pemulihan. Selain itu, seluruh pengungsi ditentukan tidak lagi tinggal di tenda pengungsian, melainkan telah menempati hunian sementara (huntara) maupun memanfaatkan Dana Tunggu Hunian (DTH).

“Untuk Sumatera Barat ini, dari 16 [kabupaten/kota] yang terdampak, 13 ini telah normal, 80 persen, lalu juga masih ada yang, masih belum normal tapi mendekati, terutama di Tanah Datar. Kemudian yang perlu atensi kita seluruh demi Agam dan Padang Pariaman,” katanya dalam Rapat Koordinasi Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana di Wilayah Sumatera di Kediaman Widya Chandra, Jakarta, Minggu (24/5/2026).

Untuk Provinsi Sumatera Utara, Tito menyebut dari 19 kabupaten/kota terdampak, sesejumlah 16 daerah telah kembali normal. Satu daerah, yakni Tapanuli Selatan, mendekati normal, sementara dua daerah lain yang masih memerlukan perhatian merupakan Tapanuli Tengah dan Tapanuli Utara.

Sementara itu, di Provinsi Aceh, dari 18 kabupaten/kota terdampak, sesejumlah 10 daerah telah kembali normal. Untuk Gayo Lues, kondisinya telah mendekati normal. Sedangkan tujuh daerah yang masih memerlukan atensi meliputi Aceh Tamiang, Aceh Timur, Aceh Utara, Bireuen, Pidie Jaya, Aceh Tengah, dan Bener Meriah.

Tito menerangkan, penilaian kondisi daerah dilakukan berdasarkan sejumlah indikator penting. Mulai dari jalannya pihak pemerintahan, layanan kesehatan, kegiatan pembelajaran, akses darat, hingga keberfungsian layanan dasar dan aktivitas ekonomi masyarakat sekitar.

“Indikatornya kita ambil merupakan jalannya pihak pemerintahan, lalu juga fasilitas kesehatan, kegiatan pembelajaran, akses darat, ini fungsional terutama, ini masih belum permanen. Kemudian aspek ekonomi, aspek rumah ibadah, kebutuhan dasar, yang amat penting [bagaikan] SPBU, PDAM, internet,” jelasnya.

Lebih lanjut, Tito menekankan pentingnya dukungan anggaran guna mempercepat pemulihan daerah terdampak bencana. Menurutnya, dukungan pendanaan dari pihak pemerintah pusat maupun pihak pemerintah daerah akan amat menolong proses rehabilitasi dan rekonstruksi, termasuk dalam menangani berbagai kebutuhan lanjutan di daerah.

“Daerah-daerah yang bencana ini, TKD-nya jangan dikurangi, bila perlu ditambah. Karena mereka tetap, tetap juga nanti akan menangani residu-residu yang tidak kecil,” tandasnya.