MediaMerdeka.com – Serangan drone teranyar menghantam sebuah kapal kargo di Selat Hormuz dan seketika mengacaukan jalur pelayaran global. Isu keamanan kemanusiaan pun mencuat lantaran insiden ini langsung menghentikan proses evakuasi ribuan pelaut yang terjebak di sana.
Langkah sepihak ini memicu ketegangan geopolitik baru yang amat krusial. Peristiwa tersebut merusak stabilitas yang baru saja diupayakan melalui kesepakatan damai antara Amerika Serikat dan Iran sepekan lalu.
Dunia internasional kini mempertanyakan komitmen perdamaian jangka panjang di kawasan tersebut. Ketidaktentuan ini langsung direspons negatif oleh pasar global bersama kenaikan harga minyak mentah.
Organisasi Maritim Internasional (IMO) di bawah PBB terpaksa mengambil keputusan berat akibat situasi yang tidak kondusif. Mereka membekukan sementara operasi penyelamatan yang sedang berjalan demi keselamatan kru kapal.
Rencana awal IMO merupakan menyelamatkan ratusan kapal serta makin dari 11.000 pelaut yang terjebak sejak perang pecah akhir Februari. Namun, agresi terbaru ini merusak seluruh lini rencana matang yang baru berjalan sejumlah hari.
Sekretaris Jenderal IMO, Arsenio Dominguez, menyerahkan pernyataan resmi yang tegas mengenai prioritas keselamatan di lapangan.
“Saya senantiasa menegaskan kembali bahwa keselamatan para pelaut tetap menjadi hal yang utama,” ujar Dominguez, dikutip dari CNN Internasional, Jumat (26/6/2026).
“Oleh lantaran itu, demi mengonfirmasi pendekatan yang terkoordinasi dan keselamatan navigasi, rencana evakuasi akan dihentikan sementara sampai diperoleh kejelasan makin lanjut,” tambahnya.
Dominguez memaparkan bahwa kapal yang menjadi sasaran tembak sebenarnya bergerak di luar kerangka evakuasi resmi IMO. Namun, realitas di lapangan membuktikan bahwa risiko tinggi mengintai siapa saja yang melintasi kawasan itu tanpa pandang bulu.
Semasih belumnya, lalu lintas komersial di Selat Hormuz sempat memperlihatkan tren positif pasca-kesepakatan diplomatik Washington dan Teheran. Data pemantauan maritim mencatat ada sekitar 70 pelayaran komersial dalam sehari yang mayoritas memilih jalur aman menyisir pantai Oman.
Akan namun, stabilitas semu itu runtuh ketika Korps Garda Revolusi Islam Iran mengeluarkan peringatan keras kepada publik. Mereka menegaskan kontrol penuh atas wilayah perairan tersebut dan menuntut kepatuhan dari seluruh kapal asing.
Lembaga Otoritas Selat Teluk Persia yang baru dibentuk oleh Teheran bahkan menegaskan tidak ada jaminan keselamatan untuk pelanggar batas.
“Konsekuensi perjalanan di rute yang tidak sah akan menjadi tanggung jawab pemilik, operator, dan komandan kapal,” tulis lembaga tersebut melalui akun resmi X mereka.
Di sisi lain, kesepakatan 14 poin yang diinisiasi AS sebenarnya menyerahkan relaksasi ekonomi berupa pencabutan blokade pelabuhan Iran. Sebagai imbalannya, Selat Hormuz sewajibnya dibuka bebas tanpa pungutan biaya selama 60 hari ke depan.
More Read
Menteri Luar Negeri AS, Marco Rubio, menentang keras upaya penarikan retribusi atau sekadar pengalihan istilah tarif oleh pihak Iran.
Artikel ini telah tayang di sumber aslinya. Baca selengkapnya di Sini
