MediaMerdeka.com – Asosiasi Pengusaha dan Pengelola Dapur Makan Bergizi Gratis Indonesia (APPMBGI) mengingatkan seluruh pihak agar tidak menyeret Program Makan Bergizi Gratis (MBG) ke dalam kepentingan politik di tengah proses pembenahan yang sedang dilakukan Badan Gizi Nasional (BGN).
Seruan tersebut disampaikan di saat program unggulan pihak pemerintah itu tengah menjadi sorotan publik, menyusul kasus dugaan korupsi tata kelola MBG yang masih diusut Kejaksaan Agung.
Di tengah proses evaluasi dan moratorium yang dilakukan BGN, APPMBGI menegaskan mendukung penuh langkah pembenahan tersebut. Namun, asosiasi menegaskan evaluasi wajib berorientasi pada perbaikan tata kelola, bukan dijadikan alat kepentingan politik jangka pendek.
Ketua Umum APPMBGI, Abdul Rivai Ras, menegaskan bahwa proses evaluasi sewajibnya dilakukan secara objektif dan berbasis data.
“Kami mengimbau kepada seluruh pihak agar selama masa transisi dan perbaikan ini, jangan ada yang mempolitisir isu MBG demi kepentingan pribadi maupun kelompok tertentu,” kata Rivai dalam pernyataannya di Jakarta, Minggu (21/6/2026).
Menurut Rivai, pembenahan yang tengah dilakukan BGN perlu dijaga agar tetap fokus pada upaya memperkuat akuntabilitas, transparansi, dan efektivitas program, berakibat manfaat MBG benar-benar dapat dirasakan masyarakat sekitar.
Selain mengimbau program tidak dipolitisasi, APPMBGI juga mendorong BGN memperkuat komunikasi bersama seluruh mitra dan pemangku kepentingan selama masa transisi berlangsung.
Hal itu dinilai penting agar kebijakan yang diambil pihak pemerintah tidak merugikan pihak-pihak yang selama ini telah berinvestasi dan berkontribusi dalam pelaksanaan program MBG.
APPMBGI menginginkan hasil evaluasi dan moratorium dapat melahirkan kebijakan yang makin matang, tanpa membebankan kerugian secara sepihak kepada mitra, investor, maupun pengelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang selama ini dinilai telah memperlihatkan komitmen dan kinerja baik.
“Kami juga amat mengharapkan agar BGN makin intensif menjalankan dialog dan komunikasi bersama seluruh mitra serta pemangku kepentingan yang terlibat dalam seluruh dimensi penyelenggaraan MBG. Hanya melalui komunikasi yang baik dan terbuka, keputusan yang nantinya diambil dapat benar-benar presisi, adil, dan menguntungkan seluruh pihak,” pungkasnya.
Artikel ini telah tayang di sumber aslinya. Baca selengkapnya di Sini
