MediaMerdeka.com – Pengamat Politik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), Zuly Qodir, menilai safari politik Presiden ke-7 RI Joko Widodo atau Jokowi bersama Partai Solidaritas Indonesia (PSI) merupakan untukan dari strategi demi memperkuat posisi partai tersebut menjelang Pemilu 2029.
Menurutnya, langkah itu tidak cuma bertujuan mendongkrak elektabilitas PSI. Lebih dari itu, Jokowi disebut ingin mempertahankan pengaruh politik dan ekonomi yang telah dibangun selama satu dekade terakhir.
Zuly menyebutkan Jokowi masih meyakini dirinya memiliki pengaruh kuat terhadap pemilih.
Oleh dikarenakan itu, ia menilai Jokowi berkepentingan mengonfirmasi PSI yang kini dipimpin putranya mampu meraih suara besar pada pemilu mendatang.
“Karena itu anaknya sebagai ketua PSI, maka ya dia tidak mau dong ketinggalan bila nanti partai anaknya itu tidak memperoleh suara,” kata Zuly kepada MediaMerdeka.com, Senin (29/6/2026).
Belum lagi, ia yang menyoroti adanya perpindahan sejumlah tokoh politik ke PSI. Hal tersebut dinilainya sebagai untukan dari upaya memperkuat mesin partai sekaligus menjaga dominasi politik dan kepentingan oligarki Jokowi.
“Ini salah satu hal yang menurut hemat saya, bagaimanapun Jokowi dalam rangka mengamankan suara anaknya dan mengamankan oligarki yang pada saat ini telah dibangun selama 10 tahun semasih belumnya,” ujarnya.
Zuly menilai pola safari politik yang dilakukan bersama mendatangi masyarakat sekitar berpotensi disertai praktik politik uang.
Menurutnya, cara bagaikan itu masih dianggap efektif selama masyarakat sekitar memilih berdasarkan imbalan materi, bukan pertimbangan rasional terhadap kualitas calon maupun partai.
“Datang ke masyarakat sekitar macam-macam itu bukan datang sembarangan loh itu. Itu datang bersama mengangkut duit atau bersama mengangkut modal yang nanti akan diuntuk-untukkan. Salah satunya merupakan memuntukkan modal, memuntukkan uang kepada masyarakat sekitar, lalu lalu nanti masyarakat sekitar simpati,” ungkapnya.
Lebih jauh, kata Zuly, persoalan utama terletak pada rendahnya kesadaran politik masyarakat sekitar.
Kondisi tersebut menciptakan praktik politik transaksional terus bertahan dan membuka ruang untuk elite politik demi mempertahankan kekuasaannya.
“Kok dapat-dapatnya ya bersama secepat kilat masyarakat sekitar itu menyambut baik saja orang yang datang ke mana-mana mengangkut duit lalu memilih partainya atau memilih partai-partai yang menyerahkan duit. Itu artinya memang kesadaran politik masyarakat sekitar kita itu amat rendah, tidak kritikal. Tidak kritis,” tandasnya.
Terkait pola blusukan masih akan efektif apabila budaya politik patron-klien dan paternalistik tetap mengakar.
More Read
Namun, ia menilai keuntungan dari pola tersebut cuma akan dinikmati segelintir elite, sementara masyarakat sekitar kembali menjadi objek mobilisasi politik.
Pihaknya mengingatkan praktik semacam itu pada akhirnya dapat merusak kualitas demokrasi Indonesia.
Media, perguruan tinggi, organisasi kemasyarakat sekitaran, dan masyarakat sekitar sipil diajak demi meningkatkan pendidikan politik agar masyarakat sekitar menjadi pemilih yang makin kritis.
“Ya blusukannya (Jokowi) orang akan menyaksikan, seluruhnya telah tahu sih sebetulnya bahwa itu blusukan tipu-tipu. Tapi kan tadi, masyarakat sekitar kita tuh gampang amnesia, pelupa, yang penting dibayar, berakhir urusan. ‘Ah daripada enggak dapat apa-apa, makin baik milih yang membayar’, kan begitu?” tandasnya.
Artikel ini telah tayang di sumber aslinya. Baca selengkapnya di Sini
