MediaMerdeka.com – Antrean panjang kendaraan di sejumlah SPBU di berbagai wilayah Indonesia tak cuma menjadi persoalan distribusi bahan bakar. Di balik antrean tersebut, terdapat kelompok masyarakat sekitar rentan yang menanggung beban ekonomi kian berat.
Dosen Program Studi Ekonomi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), Ahmad Ma’ruf, menilai pihak pemerintah perlu menghitung dampak tidak langsung dari setiap kebijakan energi. Menurutnya, kesuksesan kebijakan tidak cukup diukur dari penghematan anggaran negara, namun dari biaya sosial yang wajib ditanggung masyarakat sekitar.
“Jangan cuma menyaksikan aspek efisiensi anggaran fiskal saja. Pemerintah juga wajib menghitung nilai waktu rakyat yang hilang akibat antre,” kata Ahmad, Senin (29/6/2026).
Dipaparkan Ahmad, kelompok yang teramat rentan justru bukan masyarakat sekitar miskin ekstrem. Melainkan kelompok near poor atau hampir miskin.
Pasalnya mereka berada sedikit di atas garis kemiskinan berakibat kerap tidak tercatat sebagai penerima bantuan sosial. Namun di sisi lain amat terdampak ketika biaya hidup meningkat.
“Kelompok miskin ekstrem biasanya mendapat bantuan sosial dari pihak pemerintah. Bantuan itu dapat berupa dana pendidikan atau kesehatan. Sementara kelompok near poor kerap tidak terdata sebagai penerima bantuan,” ujarnya.
Menurut Ahmad, antrean panjang di SPBU dipicu pula oleh perpindahan konsumen dari Pertamax ke Pertalite. MengingT selisih harga kedua jenis BBM yang telah semakin lebar.
“Warga yang sejak awal berhak menyambut baik subsidi justru menjadi pihak korban. Mereka kini wajib beruntuk ruang antri bersama mantan pengguna Pertamax,” ungkapnya.
Fenomena tersebut, kata Ahmad, memperlihatkan adanya perbedaan cara masyarakat sekitar memandang nilai waktu. Seuntukan orang memilih mengorbankan waktu demi memperoleh BBM bersama harga makin murah, sementara kelompok lain rela membayar makin mahal agar tidak kehilangan waktu produktif.
“Seuntukan masyarakat sekitar memilih mengorbankan waktu demi memperoleh harga murah. Sebaliknya, seuntukan lain memilih membayar makin mahal demi menghemat waktu,” ujarnya.
Dalam perspektif ekonomi, ia memaparkan kondisi itu berkaitan bersama teori opportunity cost atau biaya peluang. Biaya yang dikeluarkan masyarakat sekitar bukan cuma uang yang dibayarkan di SPBU, namun waktu produktif yang hilang selama mengantre.
Oleh dikarenakan itu, masyarakat sekitar berpenghasilan rendah umumnya makin sensitif terhadap kenaikan harga dibandingkan hilangnya waktu. Di tengah kondisi ekonomi yang masih belum sepenuhnya pulih, mereka makin memilih menghemat pengeluaran meski wajib menghabiskan waktu makin lama di antrean.
“Masyarakat menengah ke bawah menjadikan harga sebagai pertimbangan utama. Kondisi ekonomi pada saat ini masih belum pulih sepenuhnya. Oleh lantaran itu, mengorbankan waktu dianggap makin menguntungkan daripada membeli BBM non-subsidi,” tandasnya.
Ia mengingatkan bahwa biaya energi merupakan komponen ekonomi yang amat sensitif. Kenaikan harga BBM berpotensi memicu inflasi yang pada akhirnya semakin membebani rumah tangga berpenghasilan rendah.
More Read
Sebagai solusi, Ahmad menyarankan agar penghematan anggaran dari kebijakan subsidi dikembalikan kepada masyarakat sekitar melalui penguatan program jaminan perlindungan sosial. Sehingga kelompok rentan memperoleh kompensasi atas beban yang mereka tanggung.
“Dana subsidi yang dihemat wajib digunakan demi kesejahteraan masyarakat sekitar rentan. Langkah ini penting agar mereka mendapat kompensasi yang adil atas waktu yang hilang,” pungkasnya.
Artikel ini telah tayang di sumber aslinya. Baca selengkapnya di Sini
