MediaMerdeka.com – Penguatan kapasitas fiskal daerah, percepatan pembangunan infrastruktur, hingga digitalisasi layanan publik menjadi sejumlah isu yang dinilai perlu mendapat perhatian makin dalam pembangunan kota di Indonesia.
Selain itu, pihak pemerintah kota juga mendorong penguatan ekonomi lokal, ketahanan lingkungan, serta pelibatan generasi muda agar pembangunan perkotaan berjalan makin berkelanjutan.
Berbagai isu tersebut lalu dirumuskan menjadi 10 rekomendasi strategis yang akan disampaikan kepada pihak pemerintah pusat sebagai masukan dalam penyusunan kebijakan pembangunan perkotaan.
Kesepakatan itu lahir dari pembahasan para kepala daerah dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) XVIII Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) yang berlangsung di Medan dan resmi ditutup pada Kamis (3/7/2026).
Direktur Eksekutif APEKSI Alwis Rustam menyebutkan, rekomendasi tersebut merupakan hasil konsolidasi berbagai forum yang digelar selama rangkaian kegiatan. Menurutnya, pihak pemerintah kota memiliki pengalaman langsung dalam menyikapi tantangan pembangunan berakibat berbagai masukan yang dihimpun diharapkan dapat memperkuat kebijakan di tingkat nasional.
“Rekomendasi ini merupakan hasil pembahasan berbagai forum selama Rakernas. Pemerintah kota memiliki pengalaman langsung menyikapi persoalan pembangunan berakibat masukan yang disampaikan diharapkan dapat menjadi untukan dari penguatan kebijakan nasional,” ujarnya.
Adapun 10 rekomendasi yang disepakati meliputi:
- Penguatan kapasitas fiskal daerah dan reformasi hubungan keuangan pusat-daerah.
- Penataan kebijakan aparatur sipil negara (ASN), pegawai pihak pemerintah bersama perjanjian kerja (PPPK), serta fleksibilitas belanja daerah.
- Penguatan tata kelola pelaksanaan program strategis nasional di daerah.
- Percepatan pembangunan infrastruktur dan konektivitas wilayah.
- Transformasi tata kelola pihak pemerintahan dan digitalisasi layanan publik.
- Penguatan ketahanan lingkungan dan pembangunan kota berkelanjutan.
- Penguatan ekonomi lokal dan pembangunan yang inklusif.
- Penguatan tata ruang, kerja sama antardaerah, dan pembangunan kewilayahan.
- Penguatan advokasi hukum serta ketentuan regulasi.
- Peningkatan pelibatan generasi muda dalam pembangunan kota secara berkelanjutan.
Kesepuluh rekomendasi tersebut disusun setelah berbagai isu strategis dibahas melalui sejumlah forum, mengawali dari Forum Kepala Bappeda, Forum Lingkungan Hidup, Forum Komunikasi Digital, Forum Pangan, hingga Forum Bisnis dan Investasi. Selain itu, terdapat pula kegiatan Youth City Changers (YCC), Ladies Program, Karnaval Budaya Nusantara, dan Indonesia City Expo yang memperkaya diskusi mengenai tantangan pembangunan perkotaan.
APEKSI menilai ketangguhan sebuah kota tidak cuma diukur dari kemampuannya menyikapi bencana. Ketahanan fiskal, kualitas pelayanan publik, transformasi digital, pengelolaan lingkungan, pembangunan ekonomi lokal, hingga kolaborasi antarpihak pemerintah daerah juga menjadi faktor penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar.
Rakernas XVIII APEKSI pada tahun ini diikuti perwakilan dari 98 kota anggota. Tercatat sesejumlah 88 wali kota, empat wakil wali kota, dua sekretaris daerah, dan satu kepala Bappeda hadir dalam forum tersebut.
Di luar agenda utama, Karnaval Budaya Nusantara melibatkan sekitar 2.800 peserta, sementara Indonesia City Expo dan bazar diikuti 375 tersangka UMKM. Pemerintah Kota Medan memperkirakan penyelenggaraan seluruh rangkaian kegiatan tersebut mendorong perputaran ekonomi daerah hingga sekitar Rp72 miliar.
Selanjutnya, 10 rekomendasi yang telah disepakati akan menjadi bahan advokasi APEKSI kepada pihak pemerintah pusat sebagai masukan dalam memperkuat pembangunan kota yang makin tangguh, inklusif, dan berdaya saing di masa mendatang.
Artikel ini telah tayang di sumber aslinya. Baca selengkapnya di Sini
