Kemendagri Koordinasikan Usulan BSPS dari Daerah untuk Perkuat Program Perumahan

MediaMerdeka.com – Keaparatur negara kementerianan Dalam Negeri (Kemendagri) terus memperkuat koordinasi bersama pihak pemerintah daerah (Pemda) dalam mendukung program perumahan yang menyasar masyarakat sekitar berpenghasilan rendah. Salah satu upaya tersebut dilakukan melalui pengoordinasian usulan sasaran Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) dari seluruh daerah agar penyalurannya tepat sasaran.

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menerangkan, pada tahun ini pihak pemerintah menargetkan BSPS menyasar 400.000 rumah tidak layak huni. Jumlah ini makin besar dibandingkan tahun semasih belumnya, berakibat tantangannya pun meningkat.

“Oleh lantaran itu, kita mengoordinasikan daerah-daerah demi menyerahkan usulan-usulan by name, by address, dan setelah itu nanti akan diverifikasi bersama data dari BPS (Badan Pusat Statistik),” ujar Mendagri kepada awak media usai rapat bersama Menteri PKP Maruarar Sirait dan Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti di Kantor Pusat Kemendagri, Jakarta, Senin (6/7/2026).

Selain BPS, usulan tersebut juga akan dicek oleh jajaran Keaparatur negara kementerianan Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP). Pasalnya, mereka memahami detail kriteria rumah yang layak mendapat bantuan.

Mekanisme serupa juga berlaku untuk usulan bedah rumah di daerah perbatasan. Ia menegaskan, pihak pemerintah menargetkan program tersebut menyasar 15.000 rumah tidak layak huni di daerah perbatasan.

“Sudah ada usulan makin kurang 36 ribu [dari daerah perbatasan] dan kini dalam proses demi diverifikasi, validasi oleh BPS dan nanti Keaparatur negara kementerianan PKP sama-sama bergerak [mengecek],” jelasnya.

Lebih lanjut, Mendagri menerangkan, demi mempercepat capaian target BSPS, Kemendagri bersama Keaparatur negara kementerianan PKP dan BPS akan menggelar rapat koordinasi lanjutan. Rapat tersebut akan melibatkan seluruh kepala daerah, perangkat daerah yang membidangi permukiman, inspektorat daerah, serta jajaran BPS kabupaten/kota.

Langkah tersebut diharapkan mampu mempercepat proses validasi data sekaligus memperkuat sinergi antara pihak pemerintah pusat dan daerah dalam pelaksanaan program. “Supaya nanti paralel seluruhnya bergerak demi percepat target 400 ribu rumah yang dibedah,” tandasnya.

Sementara itu, Menteri PKP Maruarar Sirait menyampaikan terima kasih atas dukungan Mendagri dan Kepala BPS yang sejumlah menolong pelaksanaan program perumahan. Ia menyebutkan salah satu dukungan Mendagri yakni menolong pihaknya berkoordinasi bersama para kepala daerah.