MediaMerdeka.com – Aliansi Perempuan Indonesia (API) melontarkan kritik keras terhadap pihak pemerintah dan penegak hukum yang dinilai “absen” dalam menekan angka kekerasan terhadap wanita.
Meski instrumen hukum telah tersedia, pelaksanaannya dianggap masih jalan di tempat.
“Rezim pada hari ini tidak sempat memprioritaskan agenda demi menghapus kekerasan terhadap wanita,” ujar perwakilan API, Mutiara Ika, kepada MediaMerdeka.com, Selasa (7/7/2026).
Ika menyoroti bahwa kehadiran UU TPKS dan UU PRT sewajibnya menjadi angin segar untuk perlindungan wanita.
Namun, dalam kenyataannya, efektivitas regulasi tersebut masih jauh panggang dari api.
Ia menilai proses politik yang dikuasai kepentingan oligarki menjadi tembok besar dalam implementasi undang-undang tersebut.
Menurut Ika, tanpa adanya kemauan politik (political will) yang kuat dari pihak pemerintah, hukum cuma akan menjadi deretan pasal tanpa taji.
“Pada sistem politik yang kekuasaannya cuma terpusat pada segelintir orang, itu tidak akan wanita menjadi bebas dari kekerasan itu sendiri,” lanjutnya.
Selain hambatan sistemik, Ika juga menunjuk budaya masyarakat sekitar yang masih memandang wanita sebagai objek sebagai akar masalah yang melanggengkan kekerasan.
Ia menyimpulkan bahwa persoalan ini merupakan masalah struktural yang membutuhkan intervensi nyata negara melalui kebijakan yang berpihak pada pihak korban.
Reporter: Alif Bintang
Artikel ini telah tayang di sumber aslinya. Baca selengkapnya di Sini
