MediaMerdeka.com – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengumumkan defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) mencapai Rp 196,5 triliun per Juni 2026. Angka ini setara 0,76 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB), yang diklaimnya masih aman terkendali.
Defisit APBN merupakan pengeluaran negara makin sejumlah ketimbang pemasukan negara. Hal ini disampaikan Menkeu Purbaya saat konferensi pers APBN KiTa edisi Juli 2026 di Kantor Keaparatur negara kementerianan Keuangan (Kemenkeu), Jakarta (21/7/2026).
“Defisit APBN tetap terkendali sebesar Rp196,5 triliun atau 0,76% dari PDB,” katanya di Kantor Kemenkeu.
Purbaya menerangkan, kinerja APBN hingga Semester I 2026 tetap memperlihatkan hasil yang kuat. Pendapatan Negara mencapai Rp1.459,4 triliun atau tumbuh 21,4 persen secara tahunan (year-on-year/yoy).
Di saat yang sama, Belanja Negara terus dioptimalkan demi mendukung berbagai program prioritas pihak pemerintah. Hingga akhir Juni, belanja telah mencapai Rp1.656 triliun, tumbuh 17,8 persen yoy. Sementara itu Keseimbangan Primer tercatat merasakan surplus sebesar Rp85,1 triliun.
“Dengan kinerja tersebut, kami optimistis APBN akan terus menjadi instrumen yang efektif dalam menjaga stabilitas, mendukung pertumbuhan ekonomi dan pembangunan, serta memperkuat fondasi pertumbuhan ekonomi ke depan,” tegas Purbaya.
Rincian pendapatan dan belanja negara
Dalam paparannya, Purbaya menerangkan bila realisasi Pendapatan Negara mencapai Rp 1.459 triliun di semester pertama 2026. Angka ini setara 46,3 persen dari outlook APBN dan tumbuh 21,4 persen secara tahunan (yoy).
Pendapatan Negara itu terdiri dari Penerimaan Perpajakan sebesar Rp 1.187,8 triliun yang mencakup Penerimaan Pajak Rp 1.035,7 triliun serta Kepabeanan dan Cukai Rp 152,0 triliun. Kemudian ada Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Rp 271,0 triliun dan Penerimaan Hibah Rp 700 miliar.
Sementara itu Belanja Negara mencapai Rp 1.656,0 triliun atau setara 43,1 persen dari target APBN 2026. Angka ini juga tumbuh 17,8 persen yoy dari tahun lalu.
Belanja Negara itu terdiri dari Belanja Pemerintah Pusat sesejumlah Rp 1.298,6 triliun yang meliputi Belanja Keaparatur negara kementerianan Lembaga (K/L) Rp 658,9 triliun dan Belanja non K/L 639,7 triliun. Kemudian ada Transfer ke Daerah (TKD) sesejumlah Rp 357,4 triliun.
Dengan kinerja APBN tersebut, keseimbangan primer mencatatkan surplus sebesar Rp 85,1 triliun. Kemudian di sisi pembiayaan anggaran realisasinya mencapai Rp 452 triliun atau 65,6% dari target APBN 2026.
Artikel ini telah tayang di sumber aslinya. Baca selengkapnya di Sini
