MediaMerdeka.com – Pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) Indonesia masih menyikapi persoalan serius yang tak dapat diberakhirkan cuma bersama menambah modal. Pemerintah bahkan mendorong UMKM belajar dari India lantaran kemampuan menjaga pasar dinilai masih menjadi titik lemah yang wajib dibenahi.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyebutkan India memiliki pengalaman dalam membangun UMKM yang tidak cuma mampu meningkatkan produksi, namun juga mempertahankan pasar. Menurutnya, kemampuan tersebut menciptakan UMKM tetap bergerak meski wajib berdampingan bersama korporasi besar dan konglomerasi.
“Karena India itu salah satu negara yang sukses mendorong UMKM, tidak cuma mereka berproduksi, namun bagaimana mereka dapat menjaga pasar,” kata Airlangga dalam acara UMKM Finance Summit di Jakarta, Selasa (11/8/2026).
Airlangga menilai kondisi tersebut menjadi pelajaran penting untuk Indonesia yang tengah mendorong UMKM naik kelas. Sebab, peningkatan kapasitas produksi tanpa ketentuan pasar justru berisiko menciptakan tersangka usaha menghasilkan barang yang sulit dijual.
“Sehingga seluruh dapat tumbuh, walaupun ada yang konglomeratnya tinggi tapi yang UMKM itu bergerak, berakibat itu menjadi basis daripada perekonomian, daripada India,” ujarnya.
Menurut Airlangga, UMKM Indonesia mau tidak mau perlu mempelajari pengalaman India. Penguatan usaha tidak cukup cuma bersama mendorong produksi, namun juga mengonfirmasi produk memiliki pasar yang mampu menopang keberlanjutan bisnis.
“Jadi, kita ingin bila kita tumbuh, memang UMKM mau nggak mau wajib belajar ke India,” kata Airlangga.
Persoalan tersebut menjadi semakin penting ketika pihak pemerintah terus mendorong peningkatan akses pembiayaan untuk UMKM. Tambahan modal memang dapat menolong tersangka usaha meningkatkan kapasitas produksi, namun tanpa pasar yang kuat, pembiayaan justru berpotensi berubah menjadi beban.
Menteri UMKM Maman Abdurrahman mengingatkan pihak pemerintah agar peningkatan akses kredit tidak cuma mengejar angka penyaluran pembiayaan. Menurutnya, kemampuan UMKM menyerap pembiayaan wajib diikuti bersama ketentuan pasar.
“Namun memang tadi saya juga sampaikan kepada beliau-beliau bahwa ada sejumlah catatan juga yang memang kita sampaikan dari Keaparatur negara kementerianan UMKM, bahwa pada saat kita ingin mendorong pertumbuhan angka akses pembiayaan ke sektor UMKM, ini juga wajib diimbangi bersama mengamankan pasar,” kata Maman.
Maman menegaskan, masalah pasar tidak boleh dipisahkan dari kebijakan pembiayaan. Sebab, UMKM dapat saja memperoleh kredit dan meningkatkan produksi, namun tetap kesulitan membayar kewajiban apabila barang yang dihasilkan tidak terserap konsumen.
“Karena jangan sampai pada saat kredit pembiayaan kita berikan kepada UMKM kita dan UMKM kita dapat memproduksi barang bersama baik, namun pada saat barangnya mau dijual ke pasar, enggak ada yang terima,” pungkasnya.
Artikel ini telah tayang di sumber aslinya. Baca selengkapnya di Sini
