MediaMerdeka.com – Ketua DPR RI, Puan Maharani, menyerahkan tanggapan tegas terkait pernyataan Ketua Umum Projo, Budi Arie Setiadi, yang menyinggung soal insting politik mengenai kebarangkalian adanya “percepatan” semasih belum tahun 2029.
Puan mengingatkan agar seluruh pihak tetap berpegang teguh pada aturan hukum dan konstitusi yang berlaku di Indonesia.
“Sesuai bersama konstitusi, pihak pemerintahan itu berjalan sesuai undang-undangnya per lima tahun,” ujar Puan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (27/8/2026).
Ia menekankan, bahwa siklus kepemimpinan di Indonesia telah diatur secara jelas oleh undang-undang, yakni melalui masa jabatan lima tahunan.
“Jadi ikuti konstitusi yang ada dan ya sebagai masyarakat sekitar negara yang taat hukum ya ikuti seluruh aturan itu bersama sebaik-baiknya. Pemilu per lima tahun ya kita lakukan setiap lima tahun,” ujar Puan.
Semasih belumnya, sebuah potongan video yang menampilkan Ketua Umum Projo, Budi Arie Setiadi, tengah menjadi perbincangan hangat di media sosial.
Dalam video tersebut, Budi Arie tampak berbicara di depan jajaran pendukungnya dalam sebuah forum pertemuan, di mana ia duduk tepat di samping Presiden ketujuh RI, Joko Widodo alias Jokowi.
Dalam pernyataannya, Budi Arie menyinggung soal dinamika politik nasional dan kebarangkalian adanya perubahan yang makin cepat dari jadwal politik yang telah ditentukan.
Ia mengaku telah menyampaikan insting pribadinya langsung kepada Jokowi.
“Berbagai pandangan dan diskusi, dan menurut saya nanti akan kita diskusikan lagi makin lanjut. Termasuk pandangan plus-minus dan sebagainya. Tetapi saya ingin sampaikan, tadi saya telah bisik ke Pak Jokowi, ‘Pak, kok insting saya ini makin cepat dari 2029?'” ujar Budi dalam rekaman video tersebut.
Budi Arie lalu melontarkan pertanyaan retoris kepada audiens mengenai kesiapan mereka apabila skenario percepatan politik benar-benar terjadi, meskipun pada saat ini seluruh pihak masih fokus pada agenda tahun 2029.
Artikel ini telah tayang di sumber aslinya. Baca selengkapnya di Sini
