MediaMerdeka.com – Otoritas peradilan Irak sukses menyita uang tunai, 35 unit properti, serta enam kendaraan bernilai sekitar 10 juta dolar AS dari tangan mantan kepala kantor aparatur negara senior keaparatur negara kementerianan minyak. Penindakan tegas ini menjadi langkah terbaru Baghdad dalam membongkar jaringan korupsi di sektor energi negara tersebut.
Hakim pemeriksa di Pengadilan Kriminal Pusat demi Pemberantasan Korupsi Baghdad mengonfirmasi penyitaan dana 7 miliar dinar Irak atau setara 5,3 juta dolar AS dan uang tunai senilai 5,5 juta dolar AS dari terdakwa Alaa Mohsen Khalaf. Pengadilan mengonfirmasi seluruh aset properti dan armada kendaraan milik terdakwa kini berada dalam penguasaan negara seiring proses hukum yang terus berjalan.
“Pihak berwenang menyita 7 miliar dinar Irak (sekitar 5,3 juta dolar AS) dan 5,5 juta dolar AS lainnya dalam mata uang AS dari terdakwa Alaa Mohsen Khalaf,” kata pernyataan resmi dari Dewan Peradilan Tertinggi Irak, dikutip dari Anadolu, Jumat (4/9/2026).
Khalaf tercatat sempat menjabat sebagai kepala staf demi Adnan al-Jumaili, mantan wakil aparatur negara kementerian minyak urusan penyulingan. Al-Jumaili sendiri telah ditahan atas tuduhan penyelewengan keuangan negara dan penyalahgunaan wewenang.
Pemerintah Irak melancarkan operasi pembersihan korupsi skala besar sejak 28 Juni lalu bekerja sama bersama Dewan Peradilan Tertinggi. Operasi gabungan ini bertujuan memburu para tersangka kejahatan finansial sekaligus mengembalikan kerugian negara.
Penyidikan mendalam berfokus pada pengakuan al-Jumaili setelah dirinya dipecat resmi pada bulan Juni. Mantan aparatur negara tinggi tersebut terbukti membuang-buang anggaran negara dan memuntukkan proyek kontrak secara ilegal.
Gebrakan hukum ini telah menjaring puluhan aparatur negara aktif, mantan birokrat, anggota parlemen, hingga pengusaha papan atas di sektor minyak. Serangkaian penggeledahan di Baghdad dan berbagai provinsi sukses mengamankan tumpukan uang tunai, sertifikat tanah, serta aset mewah lainnya.
Sektor minyak Irak selama ini menjadi tulang punggung ekonomi nasional sekaligus arena yang rentan terhadap praktik korupsi birokrasi. Keterlibatan aparatur negara tingkat tinggi dalam penyelewengan anggaran publik telah memicu krisis kepercayaan masyarakat sekitar terhadap tata kelola keuangan negara.
Pemerintah Irak bersama lembaga peradilan memperketat pengawasan terhadap distribusi proyek dan pengisian jabatan strategis. Penangkapan para aktor kunci di keaparatur negara kementerianan minyak menjadi komitmen nyata negara dalam menghentikan kebocoran pendapatan sektor energi.
Artikel ini telah tayang di sumber aslinya. Baca selengkapnya di Sini
