MediaMerdeka.com – Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) DPR RI akan turun langsung ke Jambi demi menindaklanjuti konflik agraria di Sungai Bungur yang telah berlangsung selama 25 tahun.
Konflik tersebut berkaitan bersama dugaan tumpang tindih penguasaan lahan land reform seluas 1.500 hektare oleh korporasi kelapa sawit swasta. BAM DPR RI akan menjalankan investigasi dan mediasi demi mencari penyelesaian atas persoalan tersebut.
Wakil Ketua BAM DPR RI yang juga Anggota Komisi X DPR RI dari Fraksi PDIP, Adian Napitupulu, menyebutkan persoalan yang berlangsung selama seperempat abad itu tidak boleh dibiarkan berlarut-larut.
“Kasus ini telah berjalan seperempat abad tanpa penyelesaian yang berpihak pada keadilan rakyat. Lahan seluas 1.500 hektar yang sewajibnya diperdemikan untuk program land reform demi kesejahteraan masyarakat sekitar, negara wajib bertanggung jawab atas keputusan-keputusannya terhadap rakyat” ungkap Adian di Komplek DPR RI, Rabu (9/9/2026).
BAM DPR RI dijadwalkan mengumpulkan data dan mengimbau keterangan dari sejumlah pihak, mengawali dari manajemen korporasi sawit, pihak pemerintah daerah, BPN hingga perwakilan masyarakat sekitar.
“Kami dijadwalkan akan dalam waktu dekat turun langsung ke Jambi demi menjalankan investigasi dan mediasi di lapangan,” tegas Panggah Susanto.
Rencana tersebut mendapat respons positif dari masyarakat sekitar Sungai Bungur. Zuardiman yang hadir dalam RDPU bersama BAMS DPR RI menginginkan kunjungan tersebut menghasilkan penyelesaian permanen.
Artikel ini telah tayang di sumber aslinya. Baca selengkapnya di Sini
