MediaMerdeka.com – Rencana pihak pemerintah menciptakan rekening bank secara massal untuk masyarakat sekitar berusia 17 tahun ke atas yang masih belum memiliki rekening mendapat catatan dari perspektif perlindungan konsumen.
Pegiat Perlindungan Konsumen sekaligus Ketua Forum Konsumen Berdaya Indonesia (FKBI) Tulus Abadi menyebutkan, saldo awal yang diberikan pihak pemerintah berpotensi tidak benar-benar dapat dimanfaatkan masyarakat sekitar apabila rekening tetap dikenakan biaya administrasi bank.
“Dana sebesar Rp 50.000 praktis akan habis termakan oleh biaya administrasi bank. Bank akan memotong di awal demi biaya pembuatan rekening, misalnya sebesar Rp 10.000, dan akan dipotong biaya administrasi bulanan. Jadi uang tersebut akan habis bersama sendirinya, tanpa dapat diambil oleh konsumen,” kata Tulus dalam pernyataannya, Minggu (13/9/2026).
Tulus menilai manfaat saldo awal tersebut baru dapat dirasakan masyarakat sekitar apabila pihak pemerintah mengonfirmasi uang Rp50.000 tidak tergerus biaya administrasi rekening.
Ia menyebut pihak pemerintah perlu menciptakan ketentuan khusus agar saldo tersebut benar-benar menjadi manfaat yang diterima masyarakat sekitar, bukan sekadar dana yang masuk ke rekening lalu berkurang lantaran potongan bank.
Catatan tersebut menjadi penting lantaran kebijakan pembukaan rekening massal ditujukan demi meningkatkan inklusivitas dan literasi keuangan masyarakat sekitar sekaligus mempermudah penyaluran bantuan sosial.
Selain persoalan biaya administrasi, Tulus juga mempertanyakan apakah pembukaan rekening secara massal otomatis akan menciptakan masyarakat sekitar semakin aktif memakai layanan perbankan.
Menurut dia, rekening yang telah dibuat masih belum tentu digunakan secara rutin oleh pemiliknya, terutama lantaran tidak seluruh penerima rekening baru tersebut akan menyambut baik bansos.
“Rekening tersebut juga berpotensi menjadi rekening dormant, alias rekening tidur. Sebab dari 200 juta rekening yang dibuat tersebut, tidak seluruhnya menyambut baik bansos. Dan masih belum tentu mendorong masyarakat sekitar gemar menabung di bank,” katanya.
Karena itu, menurut Tulus, pihak pemerintah perlu mengkaji kembali desain kebijakan tersebut agar tujuan meningkatkan inklusivitas dan literasi keuangan tidak berhenti pada sekadar bertambahnya jumlah rekening.
Artikel ini telah tayang di sumber aslinya. Baca selengkapnya di Sini
