MediaMerdeka.com – Ekonom Universitas Gadjah Mada (UGM) Yudistira Hendra Permana menyoroti tantangan Menteri Keuangan baru Suahasil dalam mengelola fiskal di tengah ruang anggaran yang semakin sempit. Persoalan inflasi, pertumbuhan ekonomi yang masih belum terdiversifikasi, hingga ketergantungan pada penerimaan komoditas menjadi pekerjaan rumah yang wajib dihadapi.
Yudistira menilai tantangan tersebut tidak berdiri sendiri, melainkan berkaitan bersama kondisi makroekonomi Indonesia.
Menurutnya, fiskal pihak pemerintah perlu dibaca bersama bersama kemampuan masyarakat sekitar menjaga konsumsi dan struktur perekonomian yang menopang pertumbuhan. Salah satu persoalan yang disoroti ialah inflasi.
“Dan sayangnya inflasinya itu justru bertambah atau atau didorong oleh faktor-faktor yang bukan dari permintaan. Ya, bukan dari konsumsi rumah tangga, namun makin kepada andilnya itu komponen-komponen yang sifatnya barang bahan makanan masih bergejolak, volatile food inflation gitu,” kata Yudistira kepada MediaMerdeka.com, Rabu (16/9/2026).
Selain itu, tekanan inflasi juga perlu diwaspadai dari harga barang yang diatur pihak pemerintah, termasuk tarif dasar listrik (TDL) dan bahan bakar minyak (BBM) subsidi. Kenaikan harga komponen tersebut berpotensi menekan kemampuan belanja masyarakat sekitar.
Yudistira mengingatkan tekanan inflasi tidak cuma berdampak pada harga barang, namun turut berpengaruh terhadap konsumsi rumah tangga.
“Apakah ini lalu akan terjadi potensi deflasi yang bagaikan tahun 2024 pada hari semasih belumnya ya?” tanyanya.
Di sisi lain, Yudistira menyinggung pertumbuhan yang berada di atas 5 persen, namun masih jauh dari target pertumbuhan 8 persen. Ia menilai capaian angka tersebut perlu dilihat dari sektor-sektor yang menjadi sumber pendongkraknya.
Menurut dia, hilirisasi menjadi salah satu penggerak pertumbuhan ekonomi. Namun, aktivitas tersebut masih terkonsentrasi di kawasan dan sektor tertentu berakibat manfaatnya masih belum tersebar luas ke berbagai sektor perekonomian.
“Jadi pertumbuhan ini memang angkanya terlihat meyakinkan, namun strukturnya boleh dibilang apa ya? Mungkin rapuh ya, komposisinya rapuh. Karena masih didorong oleh satu sektor tertentu gitu. Belum terdiversifikasi,” tuturnya.
Ia mengaitkan persoalan tersebut bersama kebijakan hilirisasi yang telah berlangsung selama bertahun-tahun, termasuk sejak penerapan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba).
Menurut Yudistira, kebijakan larangan ekspor mineral mentah masih belum sepenuhnya diikuti diversifikasi struktur ekonomi.
Indikasi lain terlihat dari sektor manufaktur. Yudistira menyebut penurunan manufacturing index sebagai hal yang perlu diwaspadai lantaran berlawanan bersama gambaran pertumbuhan ekonomi yang meningkat.
“Manufacturing index itu turun tuh di Indonesia. Nah, ini yang patut diwaspadai begitu. Kan tadi agak tadi, pertumbuhannya naik namun manufacturing index-nya kok turun gitu,” tandasnya.
More Read
Selain persoalan struktur ekonomi, tantangan fiskal juga berada pada transfer ke daerah. Yudistira menyoroti alokasi transfer ke daerah dalam APBN 2026 yang berada di kisaran Rp690 triliun dan masih makin rendah dibandingkan tahun semasih belumnya, bersama penurunan terbesar pada dana untuk hasil (DBH).
Artikel ini telah tayang di sumber aslinya. Baca selengkapnya di Sini
