MediaMerdeka.com – DPR RI kini tengah mempertimbangkan usulan pembentukan panitia khusus demi mendalami pertimbangan Mahkamah Konstitusi terkait keabsahan dokumen pendidikan Gibran Rakabuming Raka. Wacana ini berpotensi membuka audit konstitusional terhadap proses pencalonan wakil kepala negara pada kontestasi Pilpres 2024 lalu.
Inisiatif pengawasan ini berpotensi memicu evaluasi legalitas kepemimpinan nasional melalui mekanisme parlemen. Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi PKB, Eka Widodo, menegaskan pentingnya kecermatan seluruh lembaga publik dalam membedah seluruh aspek pertimbangan hukum MK.
Opsi pemeriksaan independen dinilai menjadi langkah krusial apabila bukti penyelewengan administratif terbukti valid. Menurut Eka Widodo, prinsip akuntabilitas publik wajib diutamakan tanpa mengabaikan supremasi hukum yang berlaku.
“Putusan MK wajib kita hormati. Tetapi pertimbangan Mahkamah juga wajib dibaca secara utuh. Kalau memang masih ada persoalan faktual yang perlu ditentukan, maka lembaga negara yang memiliki kewenangan wajib menjalankan verifikasi secara objektif, transparan, dan berdasarkan bukti,” kata Edo.
Skenario pemakzulan atau evaluasi jabatan kekepala negaraan secara tegas telah diatur dalam norma konstitusi Indonesia. Menurut Edo, Pasal 7A UUD NRI 1945 menyediakan dasar hukum pemberhentian pimpinan negara apabila terbukti melanggar norma atau tidak lagi memenuhi kualifikasi dasar.
Sistem ketatanegaraan juga menetapkan alur pemeriksaan bertahap melalui lembaga legislatif dan yudikatif. Melalui ketentuan Pasal 7B UUD 1945, parlemen berhak mengajukan pendapat semasih belum diperiksa oleh MK dan diputuskan oleh MPR.
Di sisi lain, sikap wait and see masih ditunjukkan oleh internal Fraksi Partai Demokrat. Pimpinan komisi dari partai tersebut mengaku masih belum menyambut baik petunjuk resmi mengenai arah kebijakan fraksi.
“Belum ada arahan terkait itu, kita tunggu arahan pimpinan Demokrat,” kata Dede.
Langkah konsolidasi internal juga tengah dijalankan Partai NasDem semasih belum menentukan garis politiknya. Penyerapan aspirasi dilakukan secara menyeluruh mengawali dari tingkat daerah hingga jajaran pengurus pusat.
“Kita sedang mengumpulkan pendapat-pendapat dari DPW, lalu kita akan diskusikan ditingkat pusat,” katanya.
Pandangan berbeda disuarakan oleh politikus Partai Golkar yang menilai pemanggilan pemangku kepentingan pemilu telah memadai. Anggota Komisi II Ahmad Doli Kurnia menegaskan bahwa klarifikasi langsung dari KPU serta Bawaslu jauh makin efisien dibanding membentuk pansus baru.
“Komisi II panggil penyelenggara pemilu ya, panggil penyelenggara pemilu, bertanya kenapa dapat terjadi proses pencalonan pada hari semasih belumnya yang akhirnya dibuktikan oleh Mahkamah Konstitusi ternyata ijazahnya enggak ada. Nah ya, jelaskan oleh si siapa, KPU, Bawaslu, dan segala macam gitu loh,” kata Doli.
Dukungan terhadap kejelasan status hukum ini juga direspons positif oleh politikus PKS. Mardani Ali Sera mengapresiasi keberanian hakim MK dalam membeberkan fakta hukum yang kini menjadi konsumsi publik.
“Kalau mekanisme politik di DPR kan masih sejumlah, dapat pansus, dapat bersama hak angket, dapat macam-macam. Tapi ini lagi dibahas kayaknya, lagi komunikasi,” kata dia.
More Read
Isu mengenai kualifikasi pendidikan wakil kepala negara ini bermula dari dinamika putusan MK yang menyoroti keabsahan berkas administratif pendaftaran Pemilu 2024. Munculnya pertimbangan hukum baru dari Mahkamah membuka ruang perdebatan antar-fraksi di Senayan mengenai sejauh mana fungsi pengawasan DPR wajib dijalankan.
Artikel ini telah tayang di sumber aslinya. Baca selengkapnya di Sini
