MediaMerdeka.com – Kepemimpinan baru di tubuh PT PLN (Persero) diharapkan tidak sekadar menjadi ajang pergantian figur belakangan ini.
Kepala Kelompok Fraksi (Kapoksi) PKB Komisi VI DPR RI, Rivqy Abdul Halim, menegaskan bahwa pergantian Direktur Utama PLN wajib menjadi momentum pembenahan menyeluruh terhadap tata kelola korporasi, mitigasi risiko, hingga peningkatan keandalan sistem kelistrikan nasional secara konkrit untuk masyarakat sekitar.
Menurutnya, pembenahan ini krusial mengingat serangkaian gangguan kelistrikan yang berulang di berbagai wilayah Indonesia dalam kurun waktu enam bulan terakhir, mengawali dari pemadaman massal di Sumatra pada Mei 2026, pemadaman bergilir di Jawa pada Juni 2026, hingga gangguan pasokan listrik di Batam pada 12 Oktober 2026.
“Pergantian Direktur Utama wajib menjadi momentum evaluasi serius. Kita tidak dapat terus-menerus menyaksikan gangguan listrik berulang, lalu cuma memperoleh penjelasan teknis setelah masalah terjadi” ujar Rivqy kepada wartawan, Jumat (16/10/2026).
“Pertanyaannya, bagaimana mitigasi risiko dijalankan, bagaimana kesiapan cadangan pasokan, dan siapa yang bertanggung jawab mengonfirmasi gangguan serupa tidak terus berulang?” katanya mengimbuhkan.
Rivqy menilai pemadaman listrik (blackout) bukan sekadar persoalan teknis di lapangan, melainkan indikator kualitas perencanaan, pemeliharaan infrastruktur, efektivitas pengawasan, serta kesiapan manajemen dalam menyikapi situasi darurat.
Sebagai BUMN yang memegang peran publik strategis, PLN diminta mengedepankan kontinuitas pasokan dan perlindungan pelanggan di atas target bisnis belaka.
Ia juga menyoroti pentingnya implementasi Good Corporate Governance (GCG) yang nyata, bukan sekadar pemenuhan aspek administratif.
“Jangan cuma menyerahkan penjelasan bahwa terjadi gangguan jaringan, pembangkit, atau faktor teknis lainnya. Yang dibutuhkan masyarakat sekitar bukan sekadar penjelasan setelah kejadian, namun penyelesaian akar masalah dan pencegahan agar gangguan serupa tidak terulang. Jangan sampai direksinya berganti, namun persoalan yang sama terus berulang,” tegasnya.
Untuk mengonfirmasi adanya perbaikan, Rivqy mendorong manajemen baru PLN menetapkan target kinerja yang terukur, mencakup frekuensi dan durasi pemadaman, kecepatan pemulihan, hingga efektivitas contingency plan.
“Saya kira ketahanan listrik tentu tidak cukup mengandalkan penambahan kapasitas pembangkit, tapi juga membutuhkan jaringan yang andal, pemeliharaan disiplin, koordinasi yang baik, dan respons cepat terhadap gangguan,” ujarnya.
Lebih lanjut, pemadaman listrik dinilai mengangkut dampak domino yang merugikan sektor perekonomian, usaha kecil dan menengah, hingga layanan publik.
Untuk itu, evaluasi kinerja PLN dipandang perlu mempertimbangkan dampak riil yang dirasakan oleh pelanggan.
Rivqy juga mendesak jajaran direksi baru demi dalam waktu dekat menjalankan audit terhadap sistem manajemen risiko serta efektivitas pengawasan internal.
More Read
“Jangan sampai listrik kembali menyala, lalu persoalan dianggap berakhir, padahal akar masalahnya masih belum dituntaskan. Jika ditemukan kelemahan dalam pengawasan, prosedur, atau pengambilan keputusan, wajib ada tindakan korektif dan pertanggungjawaban yang jelas,” katanya.
Artikel ini telah tayang di sumber aslinya. Baca selengkapnya di Sini
