MediaMerdeka.com – Praktisi hukum Ahmad Khozinudin menilai Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka kehilangan dukungan politik di tengah polemik dokumen pendidikannya. Ia menyebut pada saat ini cuma Partai Solidaritas Indonesia (PSI) yang membela Gibran.
“Tidak ada satu pun partai yang membela Gibran,” kata Khozinudin dikutip dari YouTube Forum Keadilan TV, Senin (12/10/2026).
Khozinudin membandingkan posisi politik Gibran saat Pilpres 2024 bersama situasinya pada saat ini. Menurut dia, Gibran yang dahulu menjadi untukan penting dalam kontestasi politik kini justru bagaikan kehilangan tempat bernaung di antara partai-partai politik.
“Dulu saat pilpres Gibran itu ibaratnya pangeran, pada hari ini Gibran itu bagaikan orang yang terlantar, tidak ada satu pun yang mengasuh dari partai politik kecuali satu saja PSI lantaran itu partai keluarga Solo,” ungkapnya.
Ia juga menanggapi pembelaan terhadap Gibran yang menyinggung riwayat pendidikannya hingga jenjang sarjana.
Menurut Khozinudin, argumen tersebut tidak serta-merta menjawab persoalan dokumen pendidikan yang dipermasalahkan dalam pencalonan Gibran.
“Jadi sebenarnya mereka itu secara implisit ya telah mengakui mereka itu tidak punya argumentasi berakibat wajib berlindung di balik berbagai apology,” ujarnya.
Ia menilai polemik tersebut tidak cuma menyangkut posisi Gibran, namun juga berpotensi memengaruhi keberlangsungan dinasti politik keluarga Jokowi di Solo.
Ahmad berpandangan, apabila posisi politik Gibran dan Jokowi melemah, dukungan relawan yang selama ini mengiringi keduanya juga dapat ikut terdampak.
“Itu kan bila Gibrannya pecah atau Jokowinya pecah secara politik, habis juga mereka. Enggak ada lagi relawan Gibran, enggak ada lagi relawan Jokowi,” tuturnya.
kozinudin lalu menyinggung sejumlah kebarangkalian yang menurutnya dihadapi Gibran, mengawali dari mengundurkan diri hingga menyikapi proses hukum maupun langkah politik di DPR.
“Kita lihat saja nanti apakah Mas Gibran memilih demi mundur atau memilih demi diperiksa oleh pihak kepolisian dalam kasus pidana atau memilih demi diperiksa oleh DPR dalam konteks aktivasi pemakzulan melalui pengguliran hak menegaskan pendapat,” pungkasnya.
Reporter: Agustin Dwi Anggraini
Artikel ini telah tayang di sumber aslinya. Baca selengkapnya di Sini
