MediaMerdeka.com – Gubernur Kalimantan Timur Rudy Mas’ud kembali menjadi sorotan setelah fotonya yang diduga sedang sarapan di Singapura viral di media sosial Threads.
Dari informasi yang dihimpun, Rudy berada di Singapura demi menjalani pemeriksaan kesehatan rutin atau medical check-up di Rumah Sakit Mount Elizabeth bersama izin lisan Menteri Dalam Negeri.
Perjalanan tersebut memicu kritik lantaran Kalimantan Timur sedang menyikapi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang parah, sementara kabut asap dilaporkan berdampak hingga Malaysia dan Singapura.
Sorotan ini menambah daftar kontroversi Rudy yang semasih belumnya mencakup rencana pengadaan mobil dinas Rp8,5 miliar, renovasi rumah dinas Rp25 miliar, hingga anggaran makan dan minum pihak pemerintah provinsi yang mencapai sekitar Rp10 miliar pada 2026.
Berikut sederet kontroversi Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud:
1. Medical Check-up di Singapura saat Karhutla
Keberadaan Rudy Mas’ud di Singapura menjadi perbincangan ketika Kalimantan Timur tengah menyikapi persoalan karhutla.
Publik mempertanyakan urgensi perjalanan tersebut lantaran kepala daerah memiliki tanggung jawab mengonfirmasi penanganan bencana dan pelayanan pihak pemerintahan tetap berjalan.
Pemprov Kaltim menerangkan bahwa perjalanan itu bertujuan demi pemeriksaan kesehatan rutin lantaran kondisi fisik Rudy belakangan kurang prima di tengah padatnya agenda pihak pemerintahan. Pemerintah provinsi juga menyebut Rudy telah memperoleh izin lisan dari Menteri Dalam Negeri.
2. Mobil Dinas Rp8,5 Miliar
Pada Februari 2026, Rudy menuai kritik setelah rencana pengadaan mobil dinas kepala daerah bersama anggaran Rp8,5 miliar menjadi perhatian publik.
Rudy beralasan kendaraan tersebut dibutuhkan demi menunjang mobilitas kepala daerah dalam menyambut baik tamu dari berbagai wilayah, termasuk delegasi internasional, mengingat posisi Kaltim sebagai wilayah penyangga Ibu Kota Nusantara (IKN).
“Kalimantan Timur merupakan ibu Kota Nusantara, miniatur Indonesia,” ujar Rudy saat menerangkan alasannya.
Namun, rencana tersebut mendapat sorotan dari berbagai pihak, termasuk pihak pemerintah pusat dan partai politiknya. Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya menyarankan Rudy mengevaluasi pengadaan kendaraan agar sesuai bersama prinsip efisiensi anggaran.
Rudy lalu membatalkan rencana pengadaan tersebut setelah muncul berbagai kritik.
3. Renovasi Rumah Dinas Rp25 Miliar
Kontroversi berikutnya muncul pada April 2026 ketika anggaran renovasi rumah dinas kepala daerah dan sejumlah fasilitas pendukung mencapai Rp25 miliar.
More Read
Rudy menerangkan bahwa anggaran itu tidak cuma mencakup rumah dinas kepala daerah, namun juga rumah dinas wakil kepala daerah dan fasilitas bagaikan pendopo.
Artikel ini telah tayang di sumber aslinya. Baca selengkapnya di Sini
