MediaMerdeka.com – Wacana pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dinilai merasakan jalan buntu (deadlock) di tingkat parlemen maupun pusat pihak pemerintahan.
Guru Besar Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), Ridho Al-Hamdi menuturkan bahwa kebuntuan tersebut terjadi lantaran para pemegang kekuasaan masih menghitung risiko politik serta dampak stabilitas kekuasaan yang berpotensi memicu kegaduhan baru.
“Ya seluruh kan lagi-lagi penguasa kita. Artinya istana gimana sikapnya terus lalu kini kan bola ada di DPR ya fraksi-fraksi itu kan dari partai-partai ya wait and see nih, gimana nih yang terbaik jangan sampai dia ngomong begini blunder dapat dibully sama teman sekawan di DPR atau bagaimana,” kata Ridho kepada MediaMerdeka.com, Kamis (15/10/2026).
Ia menyebut kondisi fraksi-fraksi di DPR yang cenderung cari aman (wait and see) menciptakan proses pengawasan politik ini tidak berjalan bersama semestinya.
Menurut Ridho, sikap diam tersebut dipilih lantaran partai politik di parlemen khawatir langkah yang diambil justru memicu serangan balik dari kelompok kepentingan tertentu.
“Presiden tidak ingin terjadi huru-hara baik barangkali Prabowo dihajar balik sama geng Solo sementara koalisinya tidak kuat, berakibat terjadi huru-hara,” ungkapnya.
Kekhawatiran akan pecahnya benturan politik internal menciptakan Istana dan parlemen enggan mengambil langkah radikal tanpa adanya dorongan kuat dari masyarakat sekitar. Oleh lantaran itu, gerakan dari akar rumput, akademisi, hingga kalangan akademisi menjadi satu-satunya instrumen penyeimbang yang efektif pada saat ini.
Tanpa tekanan dari luar lingkaran kekuasaan, elite politik dinilai memiliki ruang demi menunda pembahasan atau membiarkan wacana tersebut kehilangan momentum.
“Saya kira ini perlu bagaimana publik demi bersikap kritis dan memang kini bolanya ada di DPR. Perlu menekan Senayan dan menekan Istana tentunya. Dua kelompok ini wajib ditekan, dua lembaga negara ini wajib ditekan biar supaya mereka itu tidak sekadar tinggal diam saja,” tegasnya.
Meskipun kesadaran masyarakat sekitar di media sosial telah amat riuh, ia menilai gerakan massa di lapangan hingga pada saat ini masih masih belum terlihat memiliki konsolidasi yang solid demi memaksa DPR menjalankan fungsi pengawasannya.
Di sisi lain, Ridho menyaksikan kompromi politik sebagai salah satu persoalan yang dapat menghambat proses pemakzulan. Prabowo dan partai-partai pendukung pihak pemerintah memiliki kepentingan masing-masing.
Sehingga keputusan demi melanjutkan atau tidak melanjutkan isu tersebut tidak dapat dilepaskan dari kalkulasi politik di dalam koalisi. Menurut dia, persoalan itu tueut berkaitan bersama kebarangkalian perubahan peta koalisi.
Dukungan partai terhadap pihak pemerintahan pada saat ini tidak otomatis menjamin mereka akan mengambil sikap yang sama ketika berhadapan bersama isu pemakzulan.
“Intinya macet di DPR dan di Istana. Tinggal mereka mau bergerak enggak? Mereka bergerak wait and see nih, gimana publik jangan sampai mereka jadi sasaran balik, kan gitu,” tandasnya.
More Read
Artikel ini telah tayang di sumber aslinya. Baca selengkapnya di Sini
