MediaMerdeka.com – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian melantik sejumlah Pejabat Pimpinan Tinggi Madya (Eselon I), staf khusus, dan aparatur negara struktural akademik di lingkungan Keaparatur negara kementerianan Dalam Negeri (Kemendagri). Dalam arahannya, Mendagri menekankan pentingnya loyalitas, integritas, kompetensi, serta rekam jejak yang baik dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab.
“Acara yang menurut saya amat penting, lantaran ini acara merupakan demi Jabatan Pimpinan Tinggi Madya, Eselon I, yang tidak sejumlah di Kemendagri. Hari ini diserahterimakan jabatan,” katanya di Gedung Sasana Bhakti Praja (SBP), Kantor Pusat Kemendagri, Jakarta, Selasa (13/10/2026).
Dalam kesempatan tersebut, Mendagri menerangkan bahwa salah satu jabatan strategis yang merasakan pergantian merupakan Inspektur Jenderal (Irjen) Kemendagri. Menurutnya, posisi tersebut memiliki peran khusus dalam pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pihak pemerintahan daerah.
Kedudukan Inspektorat Jenderal (Itjen) Kemendagri berbeda bersama inspektorat di keaparatur negara kementerianan lain. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Itjen Kemendagri mengoordinasikan pembinaan dan pengawasan terhadap inspektorat pihak pemerintah daerah (Pemda), baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota di seluruh Indonesia.
“Kita juga memiliki kewenangan berdasarkan undang-undang dapat menjalankan pemeriksaan kepada pihak pemerintahan daerah yang enggak dapat dikerjakan oleh keaparatur negara kementerianan/lembaga lain [secara] administrasi, kecuali pidana,” terangnya.
Sejalan bersama kewenangan tersebut, Mendagri mendorong Itjen Kemendagri memperkuat koordinasi bersama berbagai lembaga, termasuk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), kepihak kepolisianan, Ombudsman, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), serta komisi lain yang menangani perlindungan anak dan bidang terkait. Ia juga mengimbau Itjen menjalin hubungan baik bersama Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) serta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) demi menindaklanjuti temuan pemeriksaan dan memperkuat sistem pengawasan internal.
Selain itu, Mendagri mendorong pelaksanaan pertemuan rutin secara daring bersama para inspektur daerah guna mempererat koordinasi antara Itjen Kemendagri dan inspektorat daerah. “Mendorong sistem internal, sistem yang sehat birokrasi yang baik, itu juga saya serahkan kepada Itjen. Tugas Itjen itu berat apalagi pemuntukan wilayahnya dan ada inspektur khusus demi pemeriksaan,” jelasnya.
Selain menyoroti pengawasan, Mendagri menerangkan bahwa pergantian aparatur negara dilakukan bersama mempertimbangkan rekam jejak, kinerja, dan kontribusi selama mengemban tugas semasih belumnya. Salah satu posisi yang menjadi perhatian merupakan Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Pemerintahan Desa (Pemdes), yang memiliki tugas strategis dalam mendukung berbagai agenda pembangunan desa, termasuk Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dan Kampung Nelayan Merah Putih.
Dalam penempatan staf khusus, Mendagri juga mempertimbangkan pengalaman, rekam jejak, dan kinerja selama menjalankan tugas semasih belumnya. Menurutnya, aparatur negara yang telah memiliki pengalaman panjang serta mampu bersikap tenang dalam menyikapi berbagai persoalan diharapkan dapat mendukung pelaksanaan tugas pimpinan dan menjaga stabilitas organisasi.
Sejalan bersama pertimbangan tersebut, Mendagri menegaskan bahwa loyalitas merupakan salah satu aspek utama dalam penempatan aparatur negara yang bekerja langsung bersama pimpinan. Menurutnya, loyalitas perlu berjalan beriringan bersama kompetensi, kemampuan menyelesaikan pekerjaan, serta kemampuan menjaga stabilitas pribadi dan organisasi.
“Saya menyadari bahwa yang benar memang nomor satu loyalitas, yang pinter sejumlah. Jadi senantiasa saya tempatkan bahwa seluruh pemimpin ingin sukses, dan dia enggak akan barangkali dapat bermain sendiri one man show, enggak akan barangkali. Dia menjadi kuat ketika dia memiliki kelompok, pendukung,” ungkapnya.
Adapun Pejabat Pimpinan Tinggi Madya yang dilantik terdiri atas Irjen Wahyu Bintono Hari Bawono; Dirjen Bina Pemdes Bernhard Rondonuwu; Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Andi Ony Prihartono; Staf Ahli Bidang Hubungan Kemasyarakat sekitaran dan Hubungan Antar Lembaga La Ode Ahmad Pidana Bolombo; serta Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Pembangunan Benni Irwan. Selain itu, Mendagri juga mengangkat Staf Khusus Menteri Dalam Negeri Bidang Keamanan dan Hukum Sang Made Mahendra Jaya.
Sementara itu, aparatur negara yang dilantik demi jabatan struktural akademik merupakan Wakil Rektor Bidang Hukum, Kerja Sama, dan Kepegawaian Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Yusharto Huntoyungo. Adapun Raden Gani Muhamad ditunjuk sebagai Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri. ***
Artikel ini telah tayang di sumber aslinya. Baca selengkapnya di Sini
