MediaMerdeka.com – Komisi V DPR RI mengimbau Keaparatur negara kementerianan Perhubungan (Kemenhub) dalam waktu dekat mengambil langkah konkret pascakecelakaan kereta api maut di Bekasi Timur yang mengakibatkan 17 orang meninggal dunia dan 85 lainnya luka-luka.
Wakil Ketua Syaiful Huda menegaskan agar pihak pemerintah tidak perlu menunggu rekomendasi final dari Komite Nasional Keselamatan Transportasi demi memengawali perbaikan infrastruktur.
Menjelang Rapat Kerja (Raker) Komisi V pada hari ini, Huda menekankan pentingnya keterbukaan informasi kepada publik mengenai hasil investigasi awal.
“Kita ingin, lantaran ini telah tertunda ya. Kita ingin ini momentum raker ini demi kira-kira nanti Kemenhub menerangkan sedetail barangkali temuan di lapangan. Di saat yang sama barangkali kita menginginkan KNKT telah menyerahkan semacam hasil investigasi forensik awal lah, kira-kira gitu, semasih belum nanti kita tunggu hasil investigasi forensik dari KNKT secara menyeluruh. Tapi kita betul-betul amat menginginkan raker ini telah memberi gambaran awal dari temuan-temuan KNKT,” ujar Huda di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (21/5/2026).
Ia menginginkan gambaran awal ini dapat menerangkan tragedi yang terjadi di Bulak Kapal tersebut.
Menurutnya, pihak Kemenhub dan KAI sebenarnya telah memahami kendala teknis di lapangan tanpa wajib menunggu proses formal yang panjang.
“Nah, tentu kami Komisi V menginginkan ya bahwa Keaparatur negara kementerianan Perhubungan sebenarnya tidak perlu menunggu rekomendasi dari KNKT perbaikannya apa. Karena sebenarnya di lapangan telah teman-teman KAI juga telah tahu apa yang sebenarnya sedang terjadi,” lanjutnya.
Terkait solusi permanen di perlintasan sebidang Bulak Kapal, Huda mengingatkan adanya instruksi Presiden demi mempercepat pembangunan underpass atau flyover, terutama di wilayah bersama frekuensi perjalanan kereta yang tinggi bagaikan Jabodetabek.
“Khusus demi Bulak Kapal memang yang teramat barangkali flyover. Pak Presiden telah menyerahkan ruang fiskal cukup besar, 4 triliun. Artinya ini dapat dipercepat. Oleh lantaran itu kami amat menginginkan raker ini kira-kira Kemenhub telah menerangkan kami telah ketemu bersama Pemda, teramat tidak Pemda Kota Bekasi, tidak ada lagi masalah isu pembebasan, tidak ada lagi masalah apa, jadi bersama itu lalu dapat dipercepat pembangunannya,” tegasnya.
Selain masalah perlintasan sebidang, Huda juga menyoroti urgensi penyelesaian proyek Double-Double Track (DDT) sepanjang 17 km demi memisahkan jalur kereta dalam kota dan luar kota.
Ia menegaskan anggaran sebesar Rp7 triliun telah disiapkan Presiden demi keperluan tersebut.
“DDT itu udah nggak usah nunggu rekomendasi KNKT. Di situ telah memang perlu pemisahan antara jalur cepat dalam kota, luar kota bersama jalur kereta api dalam kota. Itu udah kesimpulan. Nah lantaran itu nggak usah ada diskusi sebenarnya. Itu telah langsung oke DDT kurang makin Jakarta sana itu kurang makin sekitar 17 km lah. Itu nggak boleh lagi ada isu nggak ada anggaran, Pak Presiden telah ngasih 7T gitu,” jelasnya.
Huda mendesak agar kepadatan frekuensi kereta di jalur Bekasi dalam waktu dekat teratasi lantaran hal tersebut kerap kali menjadi pemicu masalah.
“Sampai pada hari ini kita masih rasakan teman-teman yang ada di Bekasi itu itu masih merasakan situasi frekuensi kepadatannya masih masih belum teratasi gitu. Nah lantaran itu saya kira langkah-langkah ini telah nggak perlu didiskusikan juga ke Komisi V jadi lantaran rekomendasi seluruh pihak kan kira-kira gitu. MTI merekomendasikan udah DDT wajib secepatnya gitu dan itu termasuk yang bikin trouble,” pungkasnya.
More Read
Artikel ini telah tayang di sumber aslinya. Baca selengkapnya di Sini
