MediaMerdeka.com – Ketegangan geopolitik global pasca-serangan Amerika Serikat (AS) dan Israel ke Iran pada 28 Februari lalu berdampak nyata pada meroketnya harga minyak dunia.
Merespons situasi ini, Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa kedaulatan energi merupakan harga mati demi menyelamatkan devisa negara yang selama ini terkuras akibat impor bahan bakar minyak (BBM).
“Untuk mengatasi krisis energi, kita sedang mempercepat produksi solar dari minyak kelapa sawit. Kita juga sedang mengkaji produksi bensin dari minyak kelapa sawit,” ujar Prabowo dalam pidato penyampaian Kebijakan Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) 2027 di Sidang Paripurna DPR RI, Rabu (20/5/2026).
Selain itu, pihak pemerintah juga tengah mempersiapkan pengembangan energi melalui teknologi gasifikasi batu bara, bahan bakar sintetis, hingga pemanfaatan limbah pertanian.
Namun, ambisi pihak pemerintah yang berfokus pada kemandirian ini memperoleh catatan kritis dari Institute for Essential Services Reform (IESR). Melalui sebuah keterangan tertulis, Direktur Program Transformasi Sistem Energi IESR, Deon Arinaldo, menilai usulan tersebut masih belum tentu menyelesaikan akar persoalan apabila krisis serupa kembali terjadi di masa depan.
Menurut Deon, krisis pada saat ini pada dasarnya merupakan krisis energi fosil akibat tingginya ketergantungan Indonesia pada komoditas yang harganya amat volatil di pasar global. Memindahkan ketergantungan ke sawit dan batu bara dinilai bukan solusi jangka panjang.
“Berbagai alternatif tersebut pada dasarnya merupakan sumber energi yang makin mahal dibandingkan energi fosil yang digantikan, berakibat berisiko menambah beban fiskal di sektor energi,” tegas Deon, Rabu (20/5/26).
Bagi IESR, akar masalahnya terletak pada ketergantungan yang tinggi terhadap energi fosil dan komoditas komersial. Kelapa sawit dan batu bara tetap merupakan komoditas yang terpapar risiko serupa bersama BBM. Jika alternatif yang dipilih memiliki biaya produksi yang makin tinggi, anggaran negara justru akan tertekan oleh beban subsidi baru.
Sebagai jalan keluar yang makin aman, IESR mendorong pihak pemerintah demi fokus pada langkah sistematis meningkatkan bauran energi terbarukan. Langkah ini perlu dibarengi bersama efisiensi energi melalui elektrifikasi, baik pada sektor transportasi melalui kendaraan listrik, maupun pada kebutuhan industri dan rumah tangga.
Penulis: Vicka Rumanti
Artikel ini telah tayang di sumber aslinya. Baca selengkapnya di Sini

