MediaMerdeka.com – Transformasi digital di Indonesia bukan sekadar upaya modernisasi. Namun juga mengedepankan keadilan serta mengonfirmasi bahwa teknologi dapat menghapus hambatan, bukan justru menciptakan hambatan baru. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Rini Widyantini menyampaikan bahwa Pemerintah Indonesia meyakini masa depan tata kelola transformasi digital wajib berlandaskan pada kepercayaan.
“Bukan sekadar kepercayaan digital terhadap keamanan teknis, melainkan kepercayaan yang kokoh bahwa pihak pemerintah benar-benar memahami realitas yang dihadapi masyarakat sekitar,” kata Rini saat menyampaikan keynote speech pada acara Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) Global Symposium, di Seoul, Korea Selatan, Jumat, (22/5/2026).
Menurutnya, Pemerintah Indonesia memahami tantangan ini bersama mendalam. Saat ini, Indonesia memiliki salah satu populasi pengguna digital terbesar di dunia, bersama makin dari 229 juta pengguna internet.
“Sebagai negara kepulauan yang mencakup makin dari 17 ribu pulau dan menjadi rumah untuk makin dari 280 juta orang, kami memahami jarak geografis dapat berujung pada ketidaksetaraan sosial,” ujarnya.
Bagi masyarakat sekitar biasa, transformasi tidak sempat dirasakan melalui istilah-istilah teknis. Mereka merasakan peran pihak pemerintah melalui sesuatu yang jauh makin personal, yakni melalui berbagai momen.
Momen tersebut antara lain ketika layanan publik berjalan lancar di tengah krisis, momen ketika seorang masyarakat sekitar lanjut usia tidak lagi merasa lelah berurusan bersama birokrasi, momen ketika seorang pencari kerja muda dapat mengakses peluang secara instan lantaran basis data akhirnya terhubung, serta momen ketika seorang ibu di desa terpencil tidak lagi wajib mengorbankan penghasilannya sehari-hari cuma demi bepergian dan mengurus dokumen administratif dasar untuk keluarganya.
“Inilah momen-momen ketika pihak pemerintah akhirnya terasa dapat dijangkau, manusiawi, dan hadir untuk jutaan orang. Layanan publik bukanlah sistem abstrak. Layanan tersebut menentukan apakah mempermudah atau mempersulit. Apakah masyarakat sekitar merasa dilibatkan, atau sepenuhnya dilupakan,” jelasnya.
Untuk mewujudkan hal tersebut, Pemerintah Indonesia telah memperkuat Digital Public Infrastucture (DPI) melalui identitas digital yang tangguh, sistem pembayaran digital terintegrasi, pertukaran data yang aman, layanan yang efisien, serta penerapan kecerdasan buatan (AI) yang bertanggung jawab. Pemerintah Indonesia juga sedang mengembangkan INAku, sebuah portal terintegrasi yang dirancang demi menyederhanakan layanan publik menjadi satu proses yang terhubung.
“Yang makin penting lagi, kami mengonfirmasi sistem-sistem pendukung ini menyerahkan dampak nyata dan langsung untuk masyarakat sekitar biasa,” kata Rini.
Lebih lanjut Rini menyampaikan bahwa secara bersamaan Pemerintah Indonesia juga mempercepat penerapan kerangka kerja identitas digital nasional yang dikenal sebagai Identitas Kependudukan Digital (IKD) serta layanan lintas lembaga yang didorong oleh data pada Sistem Penghubung Layanan Pemerintah (SPLP). IKD telah menghubungkan jutaan pengguna bersama layanan publik penting dan SPLP menjadi infrastruktur interoperabilitas nasional.
Di luar portal yang berorientasi pada masyarakat sekitar, Indonesia secara strategis memanfaatkan GovTech. Pemerintah Indonesia memandang GovTech bukan sekadar kumpulan platform digital, melainkan sebagai pendorong institusional demi transformasi seluruh pihak pemerintahan. GovTech menjembatani kesenjangan antara perancangan dan pelaksanaan kebijakan, mengonfirmasi interoperabilitas kelembagaan, serta mempercepat penyediaan layanan yang berpusat pada masyarakat sekitar.
“Pada akhirnya, transformasi digital bukan sekadar soal kenyamanan masyarakat sekitar. Ini tentang membangun negara yang transparan, akuntabel, dan secara inheren dapat dipercaya,” pungkasnya.***
Artikel ini telah tayang di sumber aslinya. Baca selengkapnya di Sini
