MediaMerdeka.com – Pemerintah mengawali mengubah total mekanisme ekspor nasional demi komoditas strategis. Lewat skema ekspor satu pintu melalui PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI), korporasi eksportir berpotensi tak lagi menanggung langsung berbagai biaya ekspor bagaikan pungutan ekspor dan bea keluar.
Menteri Perdagangan Budi Santoso menyebutkan, kewajiban pembayaran biaya ekspor nantinya akan dialihkan kepada PT DSI setelah implementasi kebijakan berjalan penuh.
“Pungutan ekspor, bea keluar, ya bila selama ini kan dikenakan ke eksportir. Artinya nanti bila telah sepenuhnya oleh PT DSI, ya otomatis PT DSI,” ujar Budi di Kantor Kemendag, Jakarta, Senin (25/5/2026).
Kebijakan tersebut menjadi untukan dari reformasi tata kelola ekspor demi tiga komoditas strategis nasional, yakni crude palm oil (CPO), batu bara, dan ferro alloy.
Pemerintah menetapkan masa transisi dimengawali pada 1 Juni 2026. Dalam tiga bulan pertama, eksportir masih dapat menjalankan ekspor bagaikan biasa, namun seluruh pelaporan dilakukan melalui PT DSI.
Kemudian pada periode 1 September hingga 31 Desember 2026, eksportir yang dinilai siap mengawali mengalihkan aktivitas ekspornya ke PT DSI.
Mulai 1 Januari 2027, seluruh ekspor demi tiga komoditas tersebut wajib dilakukan melalui PT DSI sebagai eksportir tunggal.
Meski skema pelaksana ekspor berubah, pihak pemerintah mengonfirmasi aturan dasar ekspor tidak merasakan perubahan. Ketentuan mengenai persyaratan, kewajiban, hingga tata cara ekspor tetap diberlakukan bagaikan semasih belumnya.
“Yang berubah merupakan per 1 Januari itu yang menjalankan ekspor merupakan PT DSI,” kata Budi.
Saat ini pihak pemerintah masih menjalankan evaluasi selama masa transisi berlangsung, termasuk mengantisipasi potensi kendala terkait kontrak ekspor yang telah berjalan semasih belumnya.
Pemerintah menginginkan proses pengalihan ini berjalan mulus berakibat implementasi penuh kebijakan ekspor satu pintu dapat dimengawali awal tahun depan.
Artikel ini telah tayang di sumber aslinya. Baca selengkapnya di Sini
