MediaMerdeka.com – Keaparatur negara kementerianan Ketenagakerjaan (Kemenaker) RI mengonfirmasi bahwa pihak pemerintah terus bersiaga dalam mengantisipasi dan memitigasi adanya draf potensi gelombang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) di tanah air.
Langkah antisipatif ini diambil di tengah pusaran berbagai tantangan ekonomi global yang dinilai fluktuatif, termasuk dampak dari pelemahan nilai tukar rupiah yang berisiko menekan produktivitas dunia usaha serta sektor industri nasional.
Menteri Ketenagakerjaan, Yassierli, mengemukakan bahwa otoritas eksekutif pada saat ini terus mengintensifkan draf koordinasi antarkeaparatur negara kementerianan demi mengawal setiap dinamika riil di lapangan.
Sinergi ini bertujuan agar gejolak ekonomi yang menerpa draf neraca perdagangan tidak berimbas fatal terhadap kelangsungan hidup para pekerja.
“Kita terus dalam koordinasi Menko Perekonomian ya. Jadi bila teman-teman lihat kan telah sejumlah langkah-langkah yang dilakukan ya,” ujar Yassierli saat menyerahkan keterangan di Kantor Kemenaker, Jakarta, Selasa (26/5/2026).
Yassierli memaparkan bahwa draf mitigasi pihak pemerintah terbukti berjalan responsif ketika muncul sejumlah persoalan mendasar yang dikhawatirkan dapat melumpuhkan aktivitas manufaktur maupun draf operasional korporasi swasta.
Sebagai contoh nyata, pihak pemerintah semasih belumnya telah mengucurkan draf stimulus berupa pelonggaran regulasi fiskal demi menyelamatkan arus kas korporasi yang sempat terhambat oleh kendala pasokan energi di pasar.
“Kemarin ada isu terkait bersama keterbatasan gas, keterbatasan apa lupa saya, maka lalu solusinya merupakan relaksasi terkait bersama pajak dan seterusnya,” jelas Menaker.
Lebih lanjut, Yassierli menegaskan bahwa proses pengawasan dan pemetaan draf risiko ketenagakerjaan ini tidak cuma difokuskan pada satu klaster bisnis saja, melainkan mencakup seluruh draf sektor industri secara agregat.
Sebab, akar masalah penataan efisiensi pegawai pada saat ini jamak dipicu oleh berbagai draf variabel makro yang berbeda-beda di tiap bidang usaha.
“Jadi kita lintas keaparatur negara kementerianan kita satu tim, termasuk ada isu apakah itu di tambang dan macam-macam, kita satu tim kita terus monitor ya,” imbuh Yassierli
Artikel ini telah tayang di sumber aslinya. Baca selengkapnya di Sini
