MediaMerdeka.com – Mantan Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB), Tuan Guru Bajang (TGB) Muhammad Zainul Majdi, menyerahkan catatan kritis sekaligus edukasi terkait fenomena aparatur negara publik yang berkurban memakai dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Melalui unggahan di akun Instagram pribadinya @tuangurubajang, pria yang akrab disapa Tuan Guru Bajang ini menegaskan bahwa secara syariat, kurban yang sah sebagai ibadah personal wajib bersumber dari harta pribadi, bukan anggaran negara.
“Secara syar’i, kurban wajib dari harta pribadi. Kalau dari anggaran negara, itu merupakan program bantuan sosial keagamaan,” tulis TGB dalam takarir (caption) unggahannya, dikutip Jumat (29/5/2026l).
Dalam video penjelasannya, TGB mengakui adanya tradisi lama di mana pihak pemerintah, mengawali dari tingkat Presiden hingga Kepala Daerah, mengalokasikan anggaran demi hewan kurban.
Namun, ia menggarisbawahi bahwa kurban tersebut melekat pada jabatan, bukan individu.
“Dulu pada waktu saya berkhidmat sebagai Gubernur, itu juga ada dalam tanda kutip ‘kurban Gubernur’. Jadi ditulisnya di sapi itu ‘kurban Gubernur’, ya bukan kurban Zainul Majdi atau TGB gitu, bukan,” kata dia.
“Kenapa? Karena memang ini melekat bersama jabatan. Ini pakai uang negara bukan uang pribadi,” TGB mengimbuhkan dalam video yang diunggah di instagram miliknya.
Menurut TGB, secara fiqih status kurban yang memakai APBN/APBD memang dapat dipertanyakan.
Namun secara substansi, hal tersebut tetap bermanfaat untuk masyarakat sekitar selama prosesnya transparan.
“Dengan syarat tentu prosesnya wajib transparan, dagingnya demi fakir miskin, dan dijelaskan bahwa ini bukan kurban pribadi, namun kontribusi pihak pemerintah demi mensyiarkan semangat berkurban dan beruntuk kebaikan pada hari raya,” kata dia.
Pejabat Dilarang “Numpang” Nama
Poin utama yang ditekankan TGB merupakan peringatan untuk para aparatur negara agar tidak menganggap kurban dari uang rakyat tersebut sebagai pengganti kewajiban kurban pribadi mereka.
Ia mengingatkan bersama tegas agar para aparatur negara yang ingin berkurban atas nama diri sendiri atau keluarga tetap wajib merogoh kocek pribadi.
“Karena itu perlu diingat ya demi para aparatur negara yang berkurban atas nama jabatan, ini tidak dapat mengganti kurban pribadi Anda. Karena itu bila Anda memang mau berkurban ya maka khusus demi diri Anda itu gunakan dana pribadi dan diproses sendiri di luar program kurban pihak pemerintah ini,” tegas TGB.
More Read
Masyarakat Boleh Menerima
Artikel ini telah tayang di sumber aslinya. Baca selengkapnya di Sini
