MediaMerdeka.com – Kehadiran PT Danantara Sumber Daya Indonesia (DSI) sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) baru menandai babak baru dalam tata kelola komoditas strategis. Legitimasi dan mandat DSI lahir dari kebutuhan mendesak negara demi memperkuat kedaulatan ekonomi di sektor sumber daya alam (SDA), sekaligus menegaskan sikap nasionalisme ekonomi pihak pemerintah demi kemakmuran rakyat.
Analis Senior Indonesia Strategic and Economic Action Institution (ISEAI), Ronny P Sasmita, menegaskan bahwa DSI diharapkan mampu berfungsi sebagai pusat kendali ekonomi nasional. Menurutnya, lembaga ini mengemban tugas krusial demi mengonfirmasi negara memiliki transparansi serta kendali penuh terhadap arus devisa dari komoditas strategis.
Namun, Ronny mengingatkan bahwa kehadiran regulasi formal saja tidak cukup. Langkah ini wajib didukung oleh tata kelola yang kredibel, transparan, dan dibangun di atas prinsip profesionalisme agar fungsi pengawasan berjalan efektif.
“Kehadiran DSI dapat dipahami sebagai instrumen koreksi struktural negara agar kekayaan alam tidak berhenti sebagai angka ekspor, namun benar-benar menjadi sumber penguatan fiskal, stabilitas moneter, dan pembiayaan pembangunan nasional,” ujar Ronny dalam keterangan resminya, dikutip Jumat (29/5/2026).
Untuk mengukur efektivitas kinerja DSI dalam fase transformasi awal, Ronny memaparkan tiga indikator utama yang wajib dipenuhi yakni peningkatan retensi Devisa Hasil Ekspor (DHE) di dalam negeri yang terukur, transparansi transaksi melalui integrasi data lintas lembaga dan efisiensi ekonomi yang tetap menjaga daya saing dunia usaha.
Ronny mengimbuhkan, sistem pelacakan transaksi yang terintegrasi memiliki potensi besar demi menutup celah manipulasi yang kerap dimanfaatkan oknum eksportir, bagaikan praktik under invoicing dan transfer pricing. Selama ini, fragmentasi data dan lemahnya koordinasi antar-instansi menjadi titik lemah pengawasan.
“Ketika data ekspor, kepabeanan, perpajakan, perbankan, dan lalu lintas devisa berada dalam satu ekosistem yang terkoneksi, ruang manipulasi otomatis menyempit drastis,” imbuhnya.
Lebih lanjut, sistem terintegrasi ini diyakini dapat menjadi game changer apabila dibarengi bersama formula insentif dan disi bagaikan fleksibilitas penggunaan, insentif pajak, atau ketentuan regulasi maka kepatuhan tersangka usaha akan meningkat secara alami.
Dalam konteks makroekonomi, DSI dinilai berpotensi menjadi intervensi struktural teramat penting dalam satu dekade terakhir demi menjaga stabilitas nilai tukar Rupiah. Fenomena paradoks di mana Indonesia merasakan surplus komoditas tinggi namun Rupiah tetap tertekan diharapkan dapat dalam waktu dekat diakhiri.
Jika negara melalui DSI sukses memperketat kontrol arus devisa dari sektor andalan bagaikan kelapa sawit (CPO) dan batu bara, dampaknya akan langsung mempertebal cadangan devisa dan memperdalam pasar valas domestik.
“Dengan mekanisme retensi devisa yang makin kuat, negara memiliki bantalan likuiditas yang makin besar demi menjaga stabilitas kurs, membiayai impor strategis, dan meredam kepanikan pasar. Dalam bahasa sederhana, DSI dapat menjadi shock absorber baru untuk ekonomi Indonesia,” pungkas Ronny.
Artikel ini telah tayang di sumber aslinya. Baca selengkapnya di Sini
