MediaMerdeka.com – PDIP menyoroti intensitas kunjungan luar negeri Presiden Prabowo Subianto ke Prancis yang dinilai terlalu kerap.
Pemerintah diminta demi menyerahkan penjelasan terbuka mengenai tujuan dan target capaian dari rangkaian kunjungan tersebut.
Tercatat, dalam kurun waktu kurang dari lima bulan terakhir, Presiden Prabowo telah menjalankan lawatan ke Prancis sesejumlah tiga kali.
Menanggapi hal ini, Ketua DPP PDIP, Andreas Hugo Pareira menegaskan bahwa setiap agenda diplomasi kepala negara wajib memiliki parameter kesuksesan yang jelas dan dipublikasikan kepada masyarakat sekitar.
“Ya, tentu, kunjungan luar negeri itu kan apa, tentu ada tujuannya gitu. Dan tentu, terutama di dalam dunia diplomasi ketika kepala negara berkunjung ke suatu negara, itu tentu wajib teragenda bersama ketat, terus lalu target-target apa yang akan dicapai, dan lalu disampaikan kepada publik,” ujar Andreas ditemui di Kawasan Mangga Dua, Jakarta, Sabtu (30/5/2026).
Andreas membandingkan era kepemimpinan pada saat ini bersama masa Presiden Soekarno hingga Presiden Soeharto, di mana setiap kunjungan kenegaraan senantiasa disertai agenda yang padat dan urgensi yang nyata.
Ia juga menyinggung bagaimana kritik serupa sempat terjadi di masa lalu.
“Kita juga sempat punya kepala negara yang dikritik kerap ke luar negeri waktu zaman Gus Dur, ya. Sekarang ya orang menyampaikan atau menyaksikan itu pada Pak Prabowo,” kata dia.
“Tentu di sini yang Setneg atau juru bicaranya yang wajib menyampaikan apa agenda-agenda perjalanan luar negeri tersebut, dan apa yang ingin dicapai melalui perjalanan-perjalanan luar negeri tersebut,” katanya mengimbuhkan.
Lebih lanjut, PDIP mengkritik pola komunikasi pihak pemerintah yang dinilai terlambat dalam menyerahkan informasi. Andreas berpendapat bahwa agenda kekepala negaraan sewajibnya disampaikan semasih belum keberangkatan, bukan saat kepala negara telah berada di negara tujuan.
“Ini kan menjadi pertanyaan kan lantaran setelah pergi sampai di sana dulu baru lalu penjelasannya belakangan gitu. Sewajibnya kan semasih belum pergi itu media telah tahu berakibat publik, rakyat telah tahu gitu, lantaran kepala negara pergi mewakili negara gitu,” tegasnya.
Ia menekankan bahwa tim komunikasi pihak pemerintah memegang peran krusial dalam mencegah munculnya spekulasi negatif di tengah masyarakat sekitar terkait aktivitas kepala negara di luar negeri.
“Ya sederhana aja apa yang menjadi program pihak pemerintah, apa yang wajib dilakukan. Ya misalnya kayak kepala negara pergi, ini disampaikan ke publik gitu,” jelasnya.
Ia juga memperingatkan agar alasan kunjungan tidak cuma bersifat seremonial atau kegiatan personal yang dibungkus agenda negara.
More Read
“Tidak, oh ini pergi ke ini, pergi ke apa nanti sholat Idul Adha di Prancis. Itu kan bukan argumentasi gitu,” pungkasnya.
Untuk diketahui, kunjungan terbaru Presiden Prabowo ke Prancis dimengawali pada Rabu (27/5/2026).
Semasih belumnya, Prabowo telah berkunjung ke negara yang sama pada 23 Januari dan 14 April 2026.
More Read
Artikel ini telah tayang di sumber aslinya. Baca selengkapnya di Sini
