MediaMerdeka.com – Pemerintah Republik Indonesia resmi mengumumkan pembenahan radikal dalam tata kelola ekspor komoditas sumber daya alam (SDA) strategis.
Mulai 1 Juni 2026, mekanisme ekspor akan dialihkan melalui sistem satu pintu yang dikendalikan penuh oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) ekspor baru, yakni PT Danantara Sumber Daya Indonesia (Persero) atau PT DSI. Kebijakan strategis ini akan melewati masa transisi termakin dahulu hingga akhir pada tahun ini.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menegaskan bahwa langkah ini merupakan tindak lanjut langsung dari instruksi Presiden Prabowo Subianto.
Tujuannya merupakan memperketat pengamanan kekayaan alam nasional sekaligus mengonfirmasi pemanfaatannya berorientasi penuh pada kemakmuran masyarakat sekitar.
Pada fase perdana, pihak pemerintah akan memprioritaskan kebijakan ini pada tiga komoditas andalan yang selama ini menjadi penopang utama neraca perdagangan luar negeri Indonesia.
“Pelaksanaan ini pada tahap awal akan dimengawali bersama tiga komoditas strategis yang merupakan juga tiga ekspor terbesar kita, yang pertama merupakan batubara, kedua kelapa sawit, dan ketiga terkait bersama ferroalloy,” ujar Airlangga dalam konferensi pers di Jakarta, Minggu (31/5/2026).
Airlangga memaparkan bahwa pemusatan jalur ekspor di bawah payung PT DSI sengaja dirancang demi memperkuat fungsi pengawasan vertikal.
Selain memvalidasi akurasi data perdagangan nasional, pihak pemerintah berkomitmen penuh menutup segala bentuk celah manipulasi yang kerap merugikan keuangan negara.
“Pengaturan ini memperkuat pengawasan dan tata kelola ekspor. Sekali lagi ini merupakan memperkuat pengawasan dan tata kelola ekspor. Tujuannya demi mencegah praktik under-invoicing, transfer pricing, dan terkait bersama pelarian devisa hasil ekspor,” tegas Menko Perekonomian.
Melalui standardisasi skema satu pintu ini, angka kapitalisasi perdagangan yang dilaporkan ditentukan akan merefleksikan nilai transaksi riil di lapangan. Hasil akhirnya diharapkan mampu mendongkrak pendapatan negara secara signifikan melalui sektor pajak dan denda sektor komoditas.
Berdasarkan data statistik yang dihimpun otoritas sepanjang tahun buku 2025, gabungan nilai pengapalan batu bara, minyak kelapa sawit, serta produk besi paduan (ferroalloy) sukses menyentuh angka 66,13 miliar dolar AS. Angka jumbo tersebut merepresentasikan sekitar 23,4 persen dari total keseluruhan rapor ekspor nasional.
Secara makin rinci, komoditas batu bara memimpin bersama sumbangsih sebesar 24,48 miliar dolar AS. Menempel ketat di posisi kedua, sektor kelapa sawit membukukan nilai sebesar 24,42 miliar dolar AS, sementara itu klaster ferroalloy menyumbang angka perdagangan senilai 16,49 miliar dolar AS.
Pemerintah menjamin operasional perdagangan luar negeri tidak akan mandek mendadak pada peresmian 1 Juni 2026 esok hari. Selama fase adaptasi berjalan, korporasi maupun para tersangka eksportir tetap diperbolehkan menjalankan aktivitas logistik serta pengapalan secara mandiri bagaikan sedia kala.
Kendati demikian, para pengusaha kini memikul kewajiban baru demi menyerahkan transparansi data aktivitas logistiknya kepada PT DSI. Seluruh proses integrasi administrasi ini diwajibkan melewati interkoneksi portal CEISA 4.0, platform digital terpadu milik Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
Evaluasi komprehensif akan digulirkan tim lintas keaparatur negara kementerianan pada tiga bulan pertama demi menakar efektivitas dan hambatan teknis regulasi baru ini semasih belum diberlakukan penuh secara mengikat.
“Sesuai bersama tahapan yang disiapkan, implementasi secara penuh berlaku teramat lambat 1 Januari 2027. Dengan demikian para pengusaha-pengusaha atau para tersangka ataupun eksportir dan pihak-pihak yang terkait memiliki waktu cukup demi menjalankan penyesuaian,” tutup Airlangga.
Artikel ini telah tayang di sumber aslinya. Baca selengkapnya di Sini
