MediaMerdeka.com – Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto, melontarkan kritik tajam terhadap kondisi perekonomian nasional di tengah peringatan Hari Lahir Pancasila.
Hasto menilai Indonesia pada saat ini tengah menyikapi krisis serius pada sektor fiskal, moneter, hingga ekonomi riil yang berdampak langsung pada kesejahteraan rakyat.
Dalam pidatonya di Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Senin (1/6/2026), Hasto salah satunya menyoroti rapor merah APBN pada kuartal pertama pada tahun ini yang dinilai amat mengkhawatirkan.
“Indonesia pada saat ini menyikapi persoalan yang amat-amat serius terhadap fiskal, moneter, dan kehidupan perekonomian di sektor riil. Defisit transaksi berjalan yang terjadi pada kuartal pertama tahun 2026 dan keseimbangan primer yang negatif dalam APBN kita amatlah mengkhawatirkan. Utang wajib dibayar bersama utang, gali lubang tutup lubang,” ujar Hasto.
Hasto menegaskan bahwa tekanan di level makro tersebut kini mengawali merembet ke sektor riil.
Ia mencatat sejumlah persoalan krusial yang sedang menjepit masyarakat sekitar, mengawali dari lonjakan harga pangan hingga gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK).
“Berbagai persoalan kenaikan harga kebutuhan pangan rakyat, kemiskinan, sulitnya mencari lapangan pekerjaan, dan pemutusan hubungan kerja, kini telah mencapai tahap yang mengkhawatirkan,” tegasnya.
Dalam momentum Hari Lahir Pancasila ini, Hasto mengingatkan pihak pemerintah bahwa ideologi bangsa tidak boleh cuma menjadi slogan politik.
Ia menekankan bahwa Pancasila memiliki ruh demi membebaskan rakyat dari segala bentuk penindasan, termasuk penindasan ekonomi.
“Pancasila mengandung suatu tekad demi membebaskan rakyat Indonesia dari berbagai belenggu penjajahan dan penindasan,” imbuh Hasto.
Lebih lanjut, Hasto mempertanyakan arah pembangunan dan posisi politik luar negeri Indonesia pada saat ini.
Ia pun mengimbau agar pihak pemerintah kembali menengok visi geopolitik Bung Karno yang menginginkan Indonesia menjadi negara mandiri dan berdaulat, bukan justru tunduk pada dominasi asing.
“Banyak yang mempertanyakan misalnya, apakah politik luar negeri Indonesia masih bebas aktif? Ataukah telah tunduk pada hegemoni negara adidaya? Apakah partisipasi rakyat yang bersifat organik dalam kegiatan perekonomian nasional masih diberi ruang demi tumbuh dan berkembang, atau setiap kebijakan muncul dan ditentukan dari atas,” tanya Hasto.
Sebagai solusi, Hasto mendesak pihak pemerintah demi kembali menjalankan mandat Pasal 33 UUD 1945, di mana seluruh kekayaan alam dikuasai negara dan dikelola sepenuhnya demi kemakmuran rakyat sejumlah.
More Read
“Amanat terpenting merupakan rakyat sebagai dasar kebijakan, orientasi, dan pihak yang mendapat kemanfaatan tertinggi atas pendayagunaan seluruh kekayaan negara,” pungkasnya.
Artikel ini telah tayang di sumber aslinya. Baca selengkapnya di Sini
