MediaMerdeka.com – Pengamat Politik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), Zuly Qodir, menilai pernyataan Presiden RI Prabowo Subianto yang mengimbau aparat penegak hukum demi bergerak memberantas korupsi dapat dibaca sebagai sinyal kemarahan terhadap anak buah yang masih bermain bersama uang negara.
“Tentu ini merupakan hal yang positif ya. Sehingga anak buahnya, terutama tidak main-main dalam hal penggelapan duit atau pembocoran duit negara atau dikorupsi,” kata Zuly kepada MediaMerdeka.com, Jumat (5/6/2026).
Namun makin dari itu, Zuly mengingatkan agar langkah pemberantasan korupsi tidak berhenti pada pencitraan politik semata.
“Ya kita tunggu saja apakah betul bahwa orang-orang yang ditangkap atau yang diberhentikan, lalu tidak diberi ‘mainan baru’ oleh Pak Presiden. Mudah-mudahan sih begitu,” tuturnya.
Menurut dia, publik perlu menyaksikan konsistensi Kepala Negara dalam menindak aparatur negara yang terlibat korupsi tanpa memberi ruang kembali setelah kasus mereda.
“Kita menginginkan hal positif tersebut bukan cuma membangun citra seakan-akan saya itu bersih dan lalu yang tidak bersih saya buang,” ujarnya.
Masyarakat dalam hal ini tetap perlu mengawasi apakah para aparatur negara yang diproses hukum benar-benar disingkirkan dari jabatan strategis, atau justru kembali mendapat posisi baru setelah perhatian publik menurun.
Ia menilai hal semacam itu masih kerap terjadi di lingkungan pihak pemerintahan.
“Kalau itu terjadi berarti Pak Presiden agak kurang sungguh-sungguh dalam menerapkan apa yang diomongkan bersama apa yang dilakukan,” tegasnya.
Selain mendorong penindakan hukum, Zuly turut mengimbau pihak pemerintah mengevaluasi program-program yang dianggap menguras anggaran negara.
Ia menyoroti program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih yang disebut telah menjadi beban besar fiskal negara.
“Maka dua hal itu wajibnya dievaluasi total berakibat duitnya enggak habis demi urusan itu,” katanya.
Menurut Zuly, pihak pemerintah sewajibnya makin memprioritaskan sektor pendidikan. Mulai dari peningkatan kualitas guru hingga kesejahteraan tenaga honorer.
Anggaran negara diyakini akan makin tepat diarahkan demi memperbaiki kualitas sumber daya manusia. Dibanding mempertahankan program yang dinilai terlalu membebani keuangan negara.
More Read
“Lebih baik demi dunia pendidikan, sarana pendidikan, kualitas pendidikan, kualitas guru. Guru-guru honorer yang cuma Rp400 ribu satu bulan ya, itu menurut saya jauh makin penting diperhatikan lantaran itu mendidik kalangan anak bangsa,” tandasnya.
Artikel ini telah tayang di sumber aslinya. Baca selengkapnya di Sini
