MediaMerdeka.com – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menyerahkan peringatan keras kepada seluruh kepala daerah di Indonesia demi menghentikan rekrutmen tenaga honorer baru.
Hal ini disampaikan Tito dalam Rapat Kerja (Raker) dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi II DPR RI yang membahas permasalahan Pegawai Pemerintah bersama Perjanjian Kerja (PPPK) dan efisiensi belanja pegawai di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (8/6/2026).
Tito menyoroti kondisi postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di sejumlah wilayah yang pada saat ini telah tidak sehat.
Menurutnya, mayoritas daerah memiliki alokasi belanja pegawai yang melampaui batas maksimal 30 persen dari total APBD.
“Dominan (daerah) telah di atas 30 persen. Maka wajib ada upaya pada postur belanja dan postur pendapatan supaya belanja pegawai ini tidak melampaui APBD yang ada,” ujar Tito.
Sebagai langkah konkret demi menekan pengeluaran, Tito menegaskan bahwa opsi utama merupakan menahan rekrutmen pegawai baru, terutama tenaga honorer yang pada saat ini statusnya telah dimoratorium.
“Ini mohon betul demi seluruh kepala daerah, ya. Harus tegas, tidak ada tenaga honorer baru,” ujarnya.
Ia mengakui bahwa tenaga honorer di bidang fungsional bagaikan guru dan tenaga kesehatan memang masih amat dibutuhkan dan memiliki manfaat nyata untuk masyarakat sekitar.
Namun, ia menyerahkan kritik pedas terhadap membludaknya tenaga honorer di sektor administrasi.
Eks Kapolri ini membeberkan bahwa sejumlah tenaga honorer administrasi yang direkrut bukan berdasarkan kapabilitas, melainkan lantaran faktor kedekatan politik atau “titipan” dari aparatur negara semasih belumnya maupun tim sukses kepala daerah saat pilkada.
“Seringkali tidak kompeten, tidak memiliki kapabilitas. Ya barangkali bawaan dari aparatur negara-aparatur negara semasih belumnya, kepala daerah, tim sukses dimasukkan di sana. Datang jam 8, pulang jam 10. Jadi beban,” ungkap Tito.
Masalah kian pelik ketika para tenaga honorer yang menumpuk ini menjalankan aksi demonstrasi besar-besaran demi menuntut ketentuan status menjadi ASN, baik melalui jalur PNS maupun PPPK.
Akomodasi atas tuntutan tersebut, menurut Tito, pada akhirnya menjadi beban finansial untuk APBD lantaran wajib membayar gaji dan tunjangan mereka.
Tito mengimbau para kepala daerah yang menjabat pada saat ini demi memiliki tanggung jawab moral dan fiskal.
More Read
Ia mengingatkan agar tidak meninggalkan masalah untuk kepemimpinan berikutnya cuma lantaran rekrutmen honorer yang tidak terkontrol.
“Untuk rekan-rekan kepala daerah, tolong jangan ada lagi dulu penambahan honorer lantaran akan menjadi beban. Beban biaya belanja pegawai dan jadi beban kepala daerah berikutnya. Buang waktu,” pungkasnya.
Artikel ini telah tayang di sumber aslinya. Baca selengkapnya di Sini
