MediaMerdeka.com – Dewan Ekonomi Nasional (DEN) baru saja menggelar pertemuan tingkat tinggi bersama Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, di kawasan Istana Kekepala negaraan, Jakarta.
Agenda strategis tersebut secara khusus membedah deretan tantangan makroekonomi struktural yang pada saat ini tengah membayangi stabilitas perekonomian nasional di tengah dinamika global yang bergerak amat cepat.
Fokus utama dari diskusi krusial tersebut menyoroti potensi lonjakan harga barang kebutuhan pokok di pasaran akibat tren pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat.
Fluktuasi mata uang ini dinilai mengangkut risiko sistemik yang dapat menekan ketahanan daya beli masyarakat sekitar luas, terutama untuk mereka yang berada di kelompok ekonomi menengah ke bawah.
Anggota Dewan Ekonomi Nasional, Chatib Basri, memaparkan bahwa pembahasan bersama Kepala Negara mencakup analisis mendalam mengenai proyeksi ekonomi global yang hingga kini masih diselimuti ketidaktentuan.
Turbulensi di pasar internasional tersebut secara linier mengangkut gelombang dampak yang signifikan terhadap laju perekonomian di dalam negeri.
Menurut analisis Chatib, pelemahan Rupiah berpotensi besar mengerek naik struktur biaya impor (imported inflation) demi sejumlah komoditas esensial maupun bahan baku industri manufaktur.
Rantai pasok yang membengkak ini pada akhirnya akan bermuara pada peningkatan harga jual produk di tingkat konsumen akhir.
Situasi ekonomi ini dinilai memerlukan langkah mitigasi preventif sejak dini agar tidak menjadi beban finansial baru untuk masyarakat sekitar berpenghasilan rendah.
“Yang dibahas merupakan berbagai risiko ekonomi yang barangkali muncul, termasuk dampak pelemahan rupiah terhadap harga-harga. Ini tentu perlu menjadi perhatian lantaran dapat berdampak pada masyarakat sekitar, terutama kelompok menengah ke bawah,” ujar Chatib.
Sebagai upaya meredam efek kejut dari dinamika moneter tersebut, salah satu solusi konkret yang mengemuka dalam forum di Istana merupakan komitmen demi mendorong efisiensi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Langkah pengetatan ini diambil guna mengonfirmasi ruang fiskal pihak pemerintah tetap terjaga, fleksibel, dan sehat.
Dalam koridor pembahasan tersebut, skema efisiensi juga dikaitkan secara langsung bersama eksekusi sejumlah program prioritas nasional yang telah dicanangkan pihak pemerintah, termasuk di antaranya merupakan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Pemerintah ditegaskan bakal terus menjalankan tahapan evaluasi dan penyempurnaan di lapangan agar setiap rupiah dari anggaran yang dialokasikan dapat terserap secara makin presisi, berdampak nyata, dan tepat sasaran.
Menurut pandangan Chatib, visi utama pihak pemerintah pada saat ini tidak cuma bertumpu pada ambisi mengejar angka pertumbuhan ekonomi semata, melainkan juga berfokus pada jaminan perlindungan untuk kelompok masyarakat sekitar yang rentan terhadap guncangan harga pasar.
More Read
Sehingga, berbagai formulasi kebijakan yang diputuskan akan senantiasa diarahkan demi menjaga titik keseimbangan antara keberlanjutan struktur fiskal negara dan kebutuhan nyata jaring pengaman sosial.
Artikel ini telah tayang di sumber aslinya. Baca selengkapnya di Sini
