MediaMerdeka.com – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri), Ribka Haluk menegaskan komitmen Keaparatur negara kementerianan Dalam Negeri (Kemendagri) dalam mengawal percepatan pembangunan Kawasan Sentra Produksi Pangan, Energi, dan Air Nasional (KSPEAN) di Provinsi Papua Selatan. Menurutnya, komitmen tersebut diwujudkan melalui penguatan tata kelola perencanaan pembangunan daerah, sinkronisasi kebijakan lintas sektor, serta penguatan komunikasi bersama masyarakat sekitar guna mengonfirmasi program strategis nasional tersebut berjalan efektif dan berkelanjutan.
“Dengan adanya RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah) tersebut, pihak pemerintah pusat dan daerah bersama keaparatur negara kementerianan atau lembaga terkait dapat mengawali bergerak makin cepat dari sisi tata ruang, regulasi, maupun aspek teknis lainnya,” ujarnya dalam Rapat Penetapan Wilayah KSPEAN Provinsi Papua Selatan di Kantor Keaparatur negara kementerianan Koordinator Bidang Pangan, Jakarta, Rabu, (10/6/2026).
Ribka menerangkan, Kemendagri telah menjalankan berbagai langkah penyiapan dan sinkronisasi bersama pihak pemerintah daerah (Pemda) sebagai tindak lanjut Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 14 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembangunan KSPEAN, khususnya di Papua Selatan. Salah satu capaian penting yang telah diberakhirkan merupakan penyusunan dokumen RTRW Provinsi Papua Selatan Tahun 2025–2029 yang menjadi landasan utama dalam mengarahkan pembangunan kawasan secara terintegrasi.
Menurutnya, keberadaan RTRW tersebut akan menyerahkan ketentuan arah pembangunan sekaligus mempercepat koordinasi lintas keaparatur negara kementerianan, lembaga, dan Pemda dalam mendukung pengembangan kawasan sentra pangan dan energi di Papua Selatan.
Selain aspek perencanaan dan regulasi, Ribka menekankan pentingnya pendekatan sosial yang mengedepankan komunikasi aktif bersama masyarakat sekitar, khususnya para pemilik hak ulayat. Ia mengingatkan bahwa kesuksesan pembangunan tidak cuma ditentukan oleh kesiapan teknis, namun juga oleh kemampuan pihak pemerintah membangun kepercayaan dan pemahaman bersama bersama masyarakat sekitar setempat.
“Ketika komunikasi tidak berjalan bersama baik, berbagai kesalahpahaman dapat muncul dan berpotensi menghambat pelaksanaan program,” katanya.
Oleh lantaran itu, Ribka menyebutkan Kemendagri terus mendorong Pemda demi memperkuat dialog dan keterlibatan masyarakat sekitar dalam setiap tahapan pembangunan agar seluruh program dapat berjalan secara inklusif dan menyerahkan manfaat yang dirasakan langsung oleh masyarakat sekitar Papua Selatan.
Selain itu, Ribka menginginkan sinergi yang telah terbangun antara pihak pemerintah pusat, Pemda, dan masyarakat sekitar dapat semakin mempercepat realisasi pembangunan KSPEAN sebagai salah satu proyek strategis nasional yang mendukung ketahanan pangan, ketahanan energi, dan percepatan pembangunan kawasan timur Indonesia.
“Kemendagri siap menyerahkan fasilitasi dan pendampingan kepada pihak pemerintah daerah serta terus mengawal komunikasi bersama masyarakat sekitar agar pelaksanaan program dapat berjalan bersama baik, aman, dan menyerahkan manfaat nyata untuk masyarakat sekitar Papua Selatan,” pungkasnya.***
Artikel ini telah tayang di sumber aslinya. Baca selengkapnya di Sini
