MediaMerdeka.com – Pemerintah mengawali menjalankan evaluasi menyeluruh terhadap Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Tak cuma soal penggunaan motor listrik oleh kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), pihak pemerintah juga membuka kebarangkalian meninjau ulang skema biaya operasional yang selama ini mencapai Rp6 juta per hari.
Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menegaskan penataan program MBG dilakukan secara komprehensif. Seluruh aspek pelaksanaan program akan diperiksa demi mengonfirmasi penggunaan anggaran makin tepat sasaran dan sesuai tujuan awal.
“Semua nanti akan kita lihat. Tidak cuma masalah motor, yang lain-lain juga seluruh sedang ditata,” kata Prasetyo di Kantor Keaparatur negara kementerianan Koordinator Bidang Pangan, Jakarta, Kamis (11/6/2026).
Menurut dia, evaluasi dilakukan setelah pihak pemerintah menemukan sejumlah persoalan dalam implementasi program unggulan tersebut. Peninjauan mencakup tata kelola program, jumlah SPPG yang beroperasi, data penerima manfaat, hingga kebutuhan anggaran yang dinilai perlu dihitung ulang.
Sorotan juga mengarah pada skema biaya operasional SPPG yang selama ini mencapai Rp6 juta per hari. Prasetyo mengonfirmasi komponen tersebut masuk dalam daftar evaluasi bersama seluruh pos anggaran MBG lainnya.
“Semua komponen anggaran akan ditinjau ulang,” ujarnya.
Meski demikian, pihak pemerintah menegaskan langkah tersebut bukan bentuk pemangkasan anggaran. Sebaliknya, evaluasi dilakukan demi menghasilkan perhitungan kebutuhan dana yang makin akurat dan efisien.
Prasetyo mengakui hasil penataan berpotensi menurunkan kebutuhan anggaran program dibandingkan estimasi semasih belumnya. Namun, pihak pemerintah masih menunggu hasil perhitungan ulang yang dilakukan bersama Keaparatur negara kementerianan Keuangan dan Badan Gizi Nasional (BGN).
“Bukan pemangkasan, namun dari hasil perhitungan kami meyakini akan ada pengurangan kebutuhan anggaran dari program makan bergizi gratis ini,” katanya.
Selain aspek pembiayaan, pihak pemerintah juga tengah menginventarisasi berbagai persoalan yang muncul di lapangan. Tujuannya agar seluruh pelaksanaan program berjalan sesuai standar operasional prosedur (SOP) dan tidak menimbulkan penyimpangan.
Pemerintah menargetkan proses evaluasi dan penataan dapat diberakhirkan dalam waktu satu bulan. Namun, Prasetyo mengakui proses tersebut masih bergantung pada dinamika dan temuan selama evaluasi berlangsung.
Di tengah proses pembenahan, pihak pemerintah mengonfirmasi layanan MBG tetap berjalan normal. SPPG yang telah beroperasi diminta terus melayani masyarakat sekitar tanpa gangguan, sembari kualitas program tetap diawasi secara ketat.
“Kita tidak ingin ada penurunan kualitas layanan kepada masyarakat sekitar selama proses penataan berlangsung,” ujar Prasetyo.
Artikel ini telah tayang di sumber aslinya. Baca selengkapnya di Sini
