MediaMerdeka.com – Di tengah tekanan terhadap nilai tukar rupiah dan meningkatnya sorotan terhadap arah kebijakan ekonomi pihak pemerintah, isu pergantian Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa kembali mencuat. Namun, mantan Menteri Keuangan Fuad Bawazier menilai kabar tersebut makin merupakan manuver demi menciptakan persepsi negatif terhadap pihak pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Dalam Forum Ekonom Konstitusi bertajuk Masa Depan Rupiah dan Paradigma Baru di Jakarta, Kamis (11/6/2026), Fuad menegaskan hingga pada saat ini tidak ada pembahasan resmi mengenai pencopotan Purbaya dari kursi Menteri Keuangan.
“Saya tidak menyaksikan ada dasar yang kuat terkait isu pergantian itu. Sepanjang yang saya ketahui, tidak ada pembahasan resmi mengenai penggantian Menteri Keuangan,” kata Fuad.
Menurut dia, munculnya isu pergantian Menteri Keuangan tidak dapat dilepaskan dari perubahan arah kebijakan ekonomi yang sedang dijalankan pihak pemerintah. Sejumlah kebijakan baru yang menyerahkan peran makin besar kepada negara dalam pengelolaan ekonomi disebut mengawali memicu resistensi dari kelompok-kelompok yang selama ini menikmati keuntungan dari sistem lama.
Pernyataan tersebut muncul di tengah kondisi ekonomi yang masih dibayangi pelemahan rupiah dan meningkatnya ketidaktentuan global. Situasi itu menciptakan berbagai kebijakan pihak pemerintah menjadi sasaran kritik, termasuk spekulasi mengenai stabilitas jajaran kabinet ekonomi.
Fuad menilai perdebatan yang berkembang pada saat ini sewajibnya tidak terjebak pada pertarungan ideologi ekonomi antara kubu neoliberal dan sosialis. Ia menegaskan bahwa arah kebijakan ekonomi nasional sewajibnya kembali berpijak pada amanat Pasal 33 UUD 1945.
Di sisi lain, Fuad juga mendukung wacana kebijakan ekspor satu pintu yang sedang didorong pihak pemerintah. Menurutnya, kebijakan tersebut diperlukan lantaran selama ini seuntukan besar devisa hasil ekspor justru tidak sepenuhnya masuk ke dalam sistem keuangan nasional.
Akibatnya, manfaat ekonomi dari ekspor dinilai masih belum optimal dirasakan oleh perekonomian domestik. Kondisi itu dinilai menjadi salah satu faktor yang menciptakan fondasi rupiah rentan terhadap gejolak eksternal.
“Kebijakan ekspor satu pintu akan memperkuat cadangan devisa, meningkatkan penerimaan negara, serta mempertegas pelaksanaan Pasal 33 UUD 1945,” ujarnya.
Fuad mengingatkan bahwa berbagai kritik terhadap kebijakan ekonomi baru pihak pemerintah perlu disikapi secara proporsional. Menurutnya, setiap perubahan besar hampir senantiasa memunculkan upaya-upaya demi mempertahankan status quo.
Meski menganggap fluktuasi rupiah sebagai fenomena yang wajar di tengah dinamika global, ia menegaskan pihak pemerintah tetap menyikapi pekerjaan rumah besar demi memperkuat fondasi ekonomi nasional. Mulai dari kemandirian energi, optimalisasi pengelolaan sumber daya alam, hingga peningkatan penerimaan negara dinilai menjadi agenda mendesak yang tidak dapat ditunda.
Artikel ini telah tayang di sumber aslinya. Baca selengkapnya di Sini
