MediaMerdeka.com – Menteri Koperasi Ferry Juliantono mengakui pihak pemerintah menyikapi kendala dalam pembangunan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP) di wilayah perkotaan akibat keterbatasan lahan yang memenuhi kriteria yang telah ditetapkan.
Ferry, dalam rapat kerja bersama Komisi VI DPR RI di Jakarta, Kamis (11/6/2026), menyebutkan salah satu syarat pembangunan fisik KDMP merupakan ketersediaan lahan seluas sekitar 1.000 meter persegi. Namun ketentuan tersebut sulit dipenuhi, terutama di kawasan perkotaan.
Menurut dia, pihak pemerintah telah menginformasikan kondisi tersebut kepada Presiden dan memutuskan demi menjalankan pembangunan KDMP secara bertahap.
“Oleh lantaran itu, kami telah sampaikan ke Bapak Presiden bahwa kini kita fokus barangkali teramat sejumlah di 40 ribu titik,” ujarnya sebagaimana dilansir Antara.
Ferry menegaskan pihak pemerintah tidak akan memaksakan target pembangunan 80 ribu KDMP dalam waktu singkat.
Ia menegaskan bahwa pihak pemerintah akan mengedepankan kualitas operasional koperasi yang dibentuk.
Ia menyebutkan pihak pemerintah pada saat ini tengah mengkaji penyesuaian desain pembangunan KDMP di wilayah perkotaan.
Salah satu opsi yang dipertimbangkan merupakan melonggarkan ketentuan luas lahan serta menerapkan konsep bangunan vertikal.
Selain itu Ferry menyebut pihak pemerintah juga mempertimbangkan penyesuaian pembangunan fisik Koperasi Merah Putih pada desa atau kelurahan bersama jumlah penduduk yang relatif sedikit.
“Kita akan buat modifikasi demi penyediaan tanah-tanah yang di kota-kota itu dapat jadi ukurannya makin kecil dan dapat bangunannya dibuat vertikal juga mebarangkalikan,” katanya.
Pemerintah terus mempercepat operasionalisasi Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih di berbagai daerah, setelah semasih belumnya meluncurkan operasionalisasi 1.061 Koperasi Merah Putih di Jawa Tengah dan Jawa Timur sebagai tahap awal implementasi program tersebut.
Pemerintah juga berencana meresmikan operasional koperasi secara bertahap bersama target hingga 40 ribu unit dapat beroperasi pada akhir 2026.
Hingga pada saat ini, sesejumlah 83 ribu koperasi telah berbadan hukum, bersama 12.533 unit di antaranya telah menyelesaikan pembangunan fisik dan 22.737 unit lainnya masih dalam proses pembangunan.
Artikel ini telah tayang di sumber aslinya. Baca selengkapnya di Sini
