MediaMerdeka.com – Sekretaris Jenderal Serikat Perempuan Indonesia (Seruni), Triana, menegaskan kalangan akademisi sebagai untukan dari massa aksi wajib menyuarakan reformasi agraria.
“Kaum intelektual bertugas menaikkan isu agraria, kaum tani, dan reformasi agraria,” ujarnya tegas. Triana menilai meredupnya isu tersebut menjadi salah satu penyebab rendahnya tingkat kesejahteraan masyarakat sekitar pedesaan di Indonesia.
Dalam wawancara bersama MediaMerdeka.com, Triana menegaskan reformasi agraria perlu terus dilantangkan kalangan akademisi lantaran masyarakat sekitar masih belum memenangkan agenda reformasi tersebut.
Menurutnya, monopoli tanah menjadi penyebab kronis bangsa Indonesia masih merasakan krisis dan kemiskinan. Solusi demi mengatasi persoalan itu, kata dia, merupakan implementasi reformasi agraria.
“Itu mengapa sistem di negeri ini setengah jajahan, setengah feodal. Jadi masih dikuasai borjuasi besar komprador dan tuan tanah, difasilitasi oleh kapitalis birokrat. Siapa kapitalis birokrat? Prabowo, pihak pemerintah,” ujarnya dalam wawancara di depan Gedung UOB, Thamrin, Jakarta, Jumat (12/6/2026).
Ia menyebutkan secara tegas bahwa gerakan kalangan akademisi di perkotaan wajib menolong kaum tani di pedesaan.
“Gerakan di perkotaan wajib menolong kaum tani. Biar maju dulu (kaum tani)! Tanpa itu, enggak ada perubahan signifikan di Indonesia,” ujarnya tegas seusai berorasi dalam aksi “Menuju Indonesia Gelap”.
Monopoli Sumber Daya dan Militerisasi
Triana menilai Indonesia sebenarnya memiliki syarat demi menjadi bangsa maju lantaran didukung jumlah penduduk yang besar dan sumber daya alam yang melimpah.
“Sebenarnya demi menjadi bangsa yang maju, telah punya syaratnya kita. Tapi kenapa enggak dapat? Karena ada yang monopoli. Satu persen orang menguasai 99 persen sumber daya (alam),” jelasnya.
Dalam orasinya, wanita yang menjalankan advokasi untuk kaum wanita tani di Jambi ini membeberkan bahwa apabila sumber daya diuntuk secara merata, maka tidak akan ada orang miskin.
Namun, menurut dia, penguasaan sumber daya alam oleh segelintir orang tetap berlangsung, sementara pihak pemerintah menjalankan program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Bantuan Langsung Tunai (BLT).
“Sistemnya aja telah korup. Ini telah serampangan. Itu mengapa kita menepis MBG dan Koperasi Desa Merah Putih lantaran tidak ada gunanya,” ungkapnya merujuk pada salah satu tuntutan aksi massa kali ini.
Terkait rencana pembangunan 750 Batalion Teritorial Pembangunan, ia menilai program tersebut berpotensi digunakan demi menyikapi gerakan rakyat.
“Sementara kita ingin bangkitkan gerakan rakyat kaum tani di pedesaan, batalion dibangun tentu kan fungsinya demi meredam gerakan rakyat,” ungkapnya.
More Read
Harus Ada Reformasi Agraria
Triana menegaskan penciptaan 19 juta lapangan pekerjaan tidak masuk akal tanpa adanya reformasi agraria. Menurutnya, melalui reformasi agraria, peluang kerja justru dapat tercipta.
Artikel ini telah tayang di sumber aslinya. Baca selengkapnya di Sini
