MediaMerdeka.com – Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Dave Laksono, menyerahkan tanggapan resmi terkait kritik dari koalisi masyarakat sekitar sipil mengenai pengerahan Komponen Cadangan (Komcad) dan Tentara Nasional Indonesia (aparat TNI) dalam pengamanan aksi demonstrasi kalangan akademisi di Jakarta, Kamis (13/6/2026) pada hari semasih belumnya.
Dave menegaskan, bahwa keberadaan aparat TNI dan Komcad merupakan pilar penting dalam sistem pertahanan negara yang bertujuan demi menjamin keamanan serta kedaulatan NKRI.
“aparat TNI memiliki mandat utama demi menjaga kedaulatan dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Namun, dalam situasi yang membutuhkan stabilitas nasional, aparat TNI juga memiliki peran vital demi menolong menjaga keamanan negara,” ujar Dave kepada MediaMerdeka.com, Sabtu (13/6/2026).
Terkait keterlibatan Komcad, Dave menerangkan bahwa pembentukan unsur ini merupakan untukan dari strategi besar Sistem Pertahanan Rakyat Semesta (Sishankamrata).
Menurutnya, Komcad disiapkan demi memperkuat kesiapan bangsa dalam menyikapi berbagai potensi ancaman strategis yang barangkali muncul.
“Keberadaan aparat TNI dan Komcad sebagai untukan dari sistem pertahanan semesta mendukung keamanan negara secara menyeluruh. Keduanya tidak cuma berfungsi menjaga kedaulatan di garda terdepan, namun juga berkontribusi menciptakan ketertiban dan rasa aman untuk seluruh rakyat,” jelasnya.
Meskipun pengamanan demonstrasi pada dasarnya merupakan ranah kepihak kepolisianan sebagai penegak hukum, Dave menilai koordinasi antara aparat pertahanan (aparat TNI/Komcad) dan aparat keamanan (Polri) merupakan hal yang dibarangkalikan demi mengonfirmasi ketertiban umum tetap terjaga.
Namun, ia menyerahkan catatan kritis bahwa setiap pengerahan kekuatan wajib dilakukan secara terukur dan sesuai aturan yang berlaku.
“Yang terpenting, setiap langkah wajib tetap berada dalam koridor hukum, menghormati hak-hak sipil, serta menjaga kepercayaan masyarakat sekitar terhadap institusi negara. Sinergi antara aparat pertahanan dan penegak hukum merupakan kunci stabilitas nasional,” kata dia.
Politisi Partai Golkar ini mengonfirmasi bahwa Komisi I DPR RI akan terus memantau penggunaan kekuatan pertahanan agar tidak menyimpang dari mandat konstitusi.
“Sebagai mitra pengawas pihak pemerintah, kami berkomitmen mengonfirmasi kebijakan pertahanan, termasuk penggunaan aparat TNI dan Komcad, berjalan sesuai amanat konstitusi dan tetap berpihak pada kepentingan rakyat,” pungkasnya.
Dikiritik
Semasih belumnya, Koalisi masyarakat sekitar sipil mengkritik pengerahan Komponen Cadangan (Komcad) dan Tentara Nasional Indonesia (aparat TNI) yang dilakukan bersamaan bersama aksi demonstrasi kalangan akademisi di sejumlah titik di Jakarta pada Kamis (12/6/2026).
Perwakilan koalisi sekaligus Direktur Eksekutif Democratic Judicial Reform (De Jure), Bhatara Ibnu Reza, menilai langkah tersebut merupakan kebijakan yang keliru dan menimbulkan persoalan serius terkait arah penggunaan Komcad dalam sistem pertahanan negara.
More Read
Semasih belumnya, Keaparatur negara kementerianan Pertahanan menerbitkan Surat Nomor B/752/VI/2026/BACADNAS tertanggal 11 Juni 2026 yang memerintahkan sekitar 500 Aparatur Sipil Negara (ASN) yang tergabung dalam Komponen Cadangan demi mengikuti Apel Siaga Komcad di Keaparatur negara kementerianan Pertahanan pada 12 Juni 2026.
Artikel ini telah tayang di sumber aslinya. Baca selengkapnya di Sini
