MediaMerdeka.com – Pengamat militer dan akademisi, Connie Rahakundini Bakrie, menilai perhatian publik terhadap proyek pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) mengawali meredup setelah pihak pemerintah menggencarkan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Menurut Connie, besarnya perhatian terhadap MBG menciptakan publik seolah melupakan berbagai pertanyaan mengenai penggunaan anggaran IKN yang nilainya mencapai ratusan triliun rupiah.
Hal itu ia sampaikan saat berbincang dalam sebuah podcast di kanal YouTube Refly Harun yang membahas berbagai isu nasional, mengawali dari geopolitik hingga tata kelola pihak pemerintahan.
Connie mengaku prihatin bersama pola pembangunan yang menurutnya cenderung berorientasi pada proyek jangka pendek tanpa disertai pertanggungjawaban yang jelas kepada publik.
“Sedihnya saya di Indonesia, ya kan, itu kok makin kayak nggak ada ya. Pokoknya contohnya program-program itu pendek, cepat, bila dapat dana komandonya di depan, ya kan, lalu begitu udah untung ya telah, berakhir,” kata Connie, dikutip Sabtu (13/6/2026).
Ia lalu menyinggung proyek IKN yang dinilai kini jarang menjadi perbincangan publik lantaran perhatian masyarakat sekitar tersedot ke program MBG.
“Saya nggak ngerti nih, kayak IKN, ya kan, orang kini soalnya lupa sama IKN lantaran kalah sama MBG satu triliun satu hari,” ujarnya.
Menurut Connie, publik sewajibnya tetap mengawasi proyek IKN lantaran dana yang telah dikucurkan amat besar dan berasal dari uang negara.
“Tapi jangan lupa IKN itu udah berapa ratus triliun. Itu uang siapa? Dananya telah ke mana saja? Kok nggak ada pertanggungjawaban?” katanya.
Connie membandingkan proyek IKN bersama kasus Hambalang yang sempat menjadi sorotan nasional pada era pihak pemerintahan Presiden ke-6 RI, Susilo Bambang Yudhoyono.
Menurutnya, nilai proyek Hambalang jauh makin kecil dibandingkan anggaran yang telah digelontorkan demi pembangunan IKN.
“Kita dulu Hambalang saja Pak SBY bikin kita ramai, itu Hambalang segede apa dibandingin IKN?” ujar Connie.
Connie menilai kondisi tersebut memperlihatkan adanya penurunan sensitivitas publik terhadap penggunaan anggaran negara dalam jumlah besar. Padahal, menurutnya, setiap proyek strategis wajib disertai transparansi dan mekanisme pertanggungjawaban yang jelas.
“Loh, kok kini kita kayak mengulangi makin gede lagi? Jadi kok ini dibiasakan,” katanya.
More Read
Lebih lanjut, Connie mengingatkan bahwa persoalan tata kelola negara tidak wajib menunggu ancaman dari luar negeri demi menjadi masalah serius.
Ia justru menyaksikan risiko terbesar berasal dari cara negara mengelola proyek-proyek besar tanpa pengawasan yang memadai.
“Kita nggak perlu nunggu Perang Dunia Ketiganya, nggak usah. Kita udah bubar duluan, hancur duluan tentu. Karena koboi gitu, cara-cara kita mengelola negara tuh amat koboi,” pungkas Connie.
More Read
Reporter: Dinda Pramesti K
Artikel ini telah tayang di sumber aslinya. Baca selengkapnya di Sini
