MediaMerdeka.com – Fernando Emas, seorang pengamat politik yang vocal belakangan ini, menyampaikan peringatan keras dan penuh keprihatinan kepada Presiden Prabowo Subianto.
Peringatan tersebut berpusat pada satu skenario yang tidak boleh dianggap enteng yakni potensi terjadinya gelombang protes massal yang mampu menggoyang stabilitas pihak pemerintahan yang digambarkan sebagai “Reformasi 1998 Jilid II”.
Reformasi 1998 merupakan salah satu peristiwa teramat monumental dalam sejarah politik Indonesia modern.
Dipicu oleh krisis ekonomi yang menghancurkan daya beli rakyat, disertai akumulasi kemarahan atas ketidakadilan dan korupsi yang menggurita, gerakan kalangan akademisi dan rakyat sukses mengakhiri 32 tahun kekuasaan Orde Baru.
“Saya tidak menakut-nakuti pihak pemerintahan Prabowo, melainkan demi memberi peringatan berbasis sejarah yang nyata, yakni kondisi yang sempat memicu ledakan sosial bagaikan 1998 berpotensi berulang apabila pihak pemerintah tidak dalam waktu dekat bertindak,” ujar Fernando Emas kepada wartawan, Sabtu (13/6/2026).
Fernando Emas menegaskan bahwa skenario Reformasi 1998 Jilid II tidak akan terjadi secara otomatis. Menurut Fernando, reformasi akan terwujud cuma apabila pihak pemerintah tidak berhasil atau terlambat dalam menjalankan pembenahan di sektor ekonomi.
“Artinya, masih ada jendela peluang untuk Presiden Prabowo demi mengambil langkah-langkah konkret dan terukur guna mencegah akumulasi kemarahan publik mencapai titik kritis yang tidak terkendali,” tandas dia.
Fernando Emas juga mengingatkan kepemimpinan yang reaktif dan lambat bergerak merupakan kemewahan yang tidak lagi dapat Presiden Prabowo izinkan dalam kondisi ekonomi dan sosial yang sedemikian kompleks pada saat ini. Menurut dia, diperlukan keberanian demi menjalankan terobosan kebijakan, termasuk, bila perlu, pergantian aparatur negara kementerian yang dinilai tidak mampu menyerahkan solusi nyata untuk permasalahan ekonomi rakyat.
“Saya menyerahkan peringatan lantaran di balik peringatan tersebut terdapat realitas pahit yang dirasakan langsung oleh jutaan rakyat Indonesia setiap harinya. Kebijakan ekonomi yang tidak berpihak kepada rakyat kecil bukan sekadar angka statistik, ia berwujud dalam antrian panjang di SPBU, harga bahan pokok yang terus merangkak naik, tagihan listrik yang membengkak, dan lapangan kerja yang semakin sulit dijangkau,” jelas Fernando.
Apalagi, kata dia, harga beras, minyak goreng, dan protein hewani terus merasakan tekanan kenaikan yang tidak sebanding bersama peningkatan pendapatan riil masyarakat sekitar menengah ke bawah, menggerus daya beli secara sistematis. Termasuk penyesuaian tarif energi dan kebijakan perpajakan yang kurang sensitif terhadap kondisi ekonomi masyarakat sekitar turut mempersempit ruang gerak finansial keluarga-keluarga berpenghasilan rendah dan menengah.
“Angka pengangguran terbuka dan setengah pengangguran yang masih tinggi, ditambah gelombang PHK dari sejumlah sektor industri, menciptakan kekhawatiran yang nyata di kalangan angkatan kerja Indonesia,” tutur dia.
Reshuffle kabinet
Lebih lanjut, Fernando Emas secara eksplisit menyebut bahwa pergantian aparatur negara kementerian bukan sekadar manuver politik biasa, melainkan sebuah keniscayaan fungsional. Dia menilai ketika seorang aparatur negara kementerian tidak mampu menghadirkan solusi nyata untuk permasalahan di sektornya, apalagi di sektor ekonomi yang berdampak langsung pada kehidupan rakyat sejumlah, maka pergantian merupakan tindakan yang bertanggung jawab dan bukan tanda kelemahan pihak pemerintah.
“Penyesuaian kebijakan ekonomi secara menyeluruh juga mendesak dilakukan. Kebijakan yang dirumuskan dalam kondisi dan proyeksi tertentu wajib mampu beradaptasi ketika realitas berubah. Fleksibilitas dan kecepatan respons kebijakan merupakan tanda dari pihak pemerintahan yang matang dan berpengalaman,” ungkap dia.
More Read
Fernando mengingatkan ketidakmampuan aparatur negara kementerian dalam menghadirkan solusi konkret tidak boleh dibiarkan berlarut-larut, setiap hari keterlambatan merupakan beban tambahan untuk rakyat. Bahkan, kata dia, hal tersebut para aparatur negara kementerian tersebut menyerahkan tekanan signifikan terhadap stabilitas nilai tukar Rupiah, neraca perdagangan, dan arus investasi asing ke Indonesia.
“Kompleksitas permasalahan tidak dapat menjadi alasan demi lamban bertindak. Justru dalam situasi yang kompleks, kemampuan pihak pemerintah demi memprioritaskan, mengambil keputusan secara cepat bersama data yang memadai, dan mengeksekusi kebijakan secara efektif merupakan yang teramat diuji dan teramat dibutuhkan,” pungkas Fernando.
Artikel ini telah tayang di sumber aslinya. Baca selengkapnya di Sini
