MediaMerdeka.com – Bank Dunia (World Bank) menyoroti keras pola penyaluran subsidi bahan bakar minyak (BBM) di Indonesia yang dinilai masih jauh dari tepat sasaran. Lembaga keuangan global itu mengungkap fakta mencengangkan bahwa kelompok rumah tangga terkaya justru menjadi penerima manfaat terbesar dari subsidi energi yang dibiayai negara.
Dalam laporan Indonesia Economic Prospects edisi Juni 2026, Bank Dunia membeberkan bahwa 20 persen rumah tangga terkaya di Indonesia menikmati sekitar setengah dari total subsidi BBM yang diberikan pihak pemerintah.
Menurut Bank Dunia, kondisi tersebut semakin bermasalah ketika harga minyak dunia melonjak. Selain memperbesar beban fiskal negara, mekanisme subsidi yang berlaku pada saat ini dinilai tidak berhasil melindungi kelompok masyarakat sekitar yang benar-benar membutuhkan.
“Lonjakan harga minyak global mengungkap beban fiskal dan kelemahan dari penargetan subsidi BBM, di mana 20% rumah tangga terkaya justru menyambut baik setengah dari total subsidi BBM,” tulis Bank Dunia dalam laporannya.
Lembaga keuangan internasional itu mencatat belanja subsidi energi Indonesia mencapai 1,6 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB), menjadikannya salah satu komponen pengeluaran publik yang cukup besar. Akibatnya, ruang fiskal pihak pemerintah demi membiayai program pembangunan dan perlindungan sosial menjadi semakin terbatas.
Untuk mengatasi persoalan tersebut, Bank Dunia menawarkan tiga langkah reformasi subsidi BBM. Pertama, pihak pemerintah disarankan menjalankan penyesuaian harga BBM secara bertahap agar selisih antara harga subsidi dan harga pasar semakin kecil.
Langkah kedua merupakan menyalurkan bantuan langsung tunai kepada 40 persen rumah tangga termiskin sebagai kompensasi atas kenaikan harga energi. Menariknya, Bank Dunia menilai biaya bantuan tersebut relatif kecil, cuma sekitar 10 persen dari total penghematan yang diperoleh dari reformasi subsidi BBM.
Adapun langkah ketiga merupakan mengalihkan dana hasil penghematan subsidi demi memperkuat program perlindungan sosial, investasi publik, serta mendukung mata pencaharian masyarakat sekitar yang terdampak kebijakan tersebut.
Berdasarkan simulasi yang dilakukan Bank Dunia, reformasi subsidi secara bertahap selama dua tahun berpotensi menghasilkan penghematan fiskal hingga 1,3 persen dari PDB. Bahkan setelah kebijakan penyesuaian harga diterapkan sepenuhnya, ruang fiskal pihak pemerintah diperkirakan meningkat menjadi 2,1 persen dari PDB.
Namun demikian, Bank Dunia mengingatkan bahwa kesuksesan reformasi tidak cuma bergantung pada desain kebijakan, namun juga pelaksanaannya di lapangan. Pemerintah dinilai perlu menyiapkan komunikasi publik yang jelas, memperkuat Data Tunggal Sosial dan Ekonomi (DTSEN), serta mengonfirmasi transparansi penggunaan dana hasil penghematan subsidi.
Artikel ini telah tayang di sumber aslinya. Baca selengkapnya di Sini
