MediaMerdeka.com – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Akhmad Wiyagus menegaskan, integrasi data kependudukan dan kewilayahan menjadi instrumen strategis dalam menjaga stabilitas keamanan dalam negeri di tengah meningkatnya volatilitas global dan berkembangnya berbagai ancaman di ruang digital.
Menurutnya, dinamika geopolitik, ketidaktentuan ekonomi, perubahan iklim, hingga percepatan transformasi teknologi menuntut pengambilan keputusan berbasis data yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.
“Makanya kita sebagai pemimpin tidak lagi dapat mengandalkan metode konvensional dalam memutuskan sesuatu, namun benar-benar wajib berbasis data. Kalau bicara teknokrasi maka keputusan itu wajib berdasarkan fakta dan data,” ujarnya dalam Seminar Sekolah Staf dan Pimpinan (Sespim) Lembaga Pendidikan dan Pelatihan (Lemdiklat) Polri Tahun 2026 bertema “Kepemimpinan Berbasis Data guna Menghadapi Volatilitas Global dalam Rangka Mewujudkan Stabilitas Dalam Negeri” di Gedung Oetaryo, Lembang, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, Jumat (19/6/2026).
Wiyagus menerangkan, Kemendagri terus memperkuat integrasi serta pemanfaatan data kependudukan dan kewilayahan demi mendukung penyelenggaraan pihak pemerintahan yang efektif sekaligus menjaga stabilitas nasional.
Ia mengimbuhkan, data kependudukan terintegrasi berperan penting dalam mendukung pelayanan publik dan penegakan hukum. Ini mengawali dari verifikasi identitas, identifikasi individu, hingga pengungkapan kasus yang dapat dilakukan makin cepat, tepat, dan akuntabel melalui dukungan teknologi digital.
Wiyagus juga menyoroti meningkatnya ancaman di ruang digital seiring perubahan lingkungan strategis global. “Dampak teramat signifikan dari fenomena ini merupakan terjadinya migrasi kejahatan ke ekosistem digital secara masif bagaikan penipuan daring, perdagangan orang hingga disinformasi berbasis kecerdasan buatan,” katanya.
Menurutnya, aparat penegak hukum perlu mengedepankan kepemimpinan yang adaptif bersama memanfaatkan data dan teknologi secara real time dalam pengambilan keputusan. Hal ini baik demi pencegahan maupun penanganan gangguan keamanan.
Sejalan bersama itu, Keaparatur negara kementerianan Dalam Negeri (Kemendagri) terus menyediakan data kependudukan yang dimanfaatkan oleh berbagai keaparatur negara kementerianan dan lembaga, termasuk Polri. “Data kependudukan ini sifatnya terintegrasi sebagai infrastruktur strategis dan tulang punggung pendukung tugas kepihak kepolisianan,” tegasnya.
Selain itu, kata Wiyagus, penguatan tata kelola data tersebut didukung berbagai regulasi nasional yang menjadi dasar integrasi data serta percepatan transformasi digital pihak pemerintahan.
Di lain sisi, Wiyagus mengajak peserta didik Sespim Lemdiklat Polri memperkuat interoperabilitas antarlembaga, mematuhi regulasi dalam pemanfaatan data publik, serta meningkatkan kepercayaan masyarakat sekitar melalui pelayanan yang profesional, akuntabel, dan berbasis teknologi. ***
Artikel ini telah tayang di sumber aslinya. Baca selengkapnya di Sini
