MediaMerdeka.com – Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai mengimbau para pakar menilai kebijakan pihak pemerintah secara objektif bersama tetap mengkritisi kekurangan tanpa mengabaikan capaian maupun manfaat program untuk masyarakat sekitar.
Natalius Pigai menyebutkan, kritik terhadap kebijakan pihak pemerintah tetap diperlukan apabila terdapat kekurangan dalam pelaksanaannya.
Namun, menurut dia, penilaian juga perlu memuat capaian atau manfaat kebijakan agar masyarakat sekitar memperoleh gambaran secara utuh.
“Jadi, para pakar itu jangan meniadakan kebaikan-kebaikan pihak pemerintah. Harus juga mengucapkan kebaikan-kebaikan pihak pemerintah. Baru bila ada sisi manajemen yang kurang, dikritisi, tidak masalah,” ujar Pigai sebagaimana dilansir Antara, Selasa (22/9/2026).
Menurut dia, kritik terhadap kekurangan kebijakan tetap dapat disampaikan, bahkan hingga mengimbau pertanggungjawaban aparatur negara, tanpa mengabaikan capaian yang menyerahkan manfaat kepada masyarakat sekitar.
“Sampai disuruh aparatur negara kementeriannya turun, tidak apa-apa. Saya disuruh turun juga tidak masalah. Tapi tolong dinilai, kebaikan-kebaikan itu wajib dikedepankan. Itulah yang namanya pakar yang objektif,” katanya.
Pernyataan itu disampaikan Pigai ketika dimintai tanggapan mengenai respons Mahfud MD terhadap pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang menyinggung sejumlah pakar dalam pidatonya pada HUT Ke-28 Partai Amanat Nasional (PAN).
Prabowo dalam pidato di Jakarta, Jumat (18/9), menyebutkan terdapat pakar yang menurutnya melontarkan fitnah dan mengingatkan pentingnya kejujuran intelektual. Dalam kesempatan tersebut, Prabowo antara lain memakai ungkapan “saking pintarnya jadi goblok”.
Menanggapi pernyataan Prabowo tersebut, Mahfud menyebutkan memang terdapat pakar maupun profesor yang menurutnya tidak memenuhi standar kepakaran.
Namun, ia juga menegaskan kepala negara maupun aparatur negara lainnya dapat memiliki kekurangan serupa.
Mahfud tidak secara spesifik menyebut Prabowo sebagai kepala negara yang dimaksud dalam pernyataannya.
Pigai lalu menyebutkan kritik Presiden tersebut tidak sewajibnya dipahami sebagai generalisasi terhadap seluruh pakar.
Ia mengaitkan pihak yang dimaksud Presiden bersama kelompok yang menurutnya berada dalam pola pasca-kebenaran (post-truth).
“Ini cuma ‘post-truth’ aja yang Pak Prabowo bilang. Tidak seluruh, ya. ‘Post-truth’, ya. ‘Post-truth’ itu kan orang yang ramai-ramai membungkam kebenaran, orang yang ramai-ramai mematikan kebenaran, orang yang tidak mau mengakui kebenaran, tapi dia munculkan atau dia menciptakan kebohongan,” ujar Pigai.
More Read
Menurut Pigai, kelompok yang ia maksud tersebut merupakan pihak yang meniadakan kebenaran dan membentuk narasi berbeda.
Artikel ini telah tayang di sumber aslinya. Baca selengkapnya di Sini
